Ia mengatakan, pemerintah juga akan tetap memastikan tata kelola kebijakan fiskal dalam proyek strategis IKN. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2020—2024, pembangunan IKN akan menelan biaya Rp 466,98 triliun. Biaya itu akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan porsi 19,2 persen, swasta senilai 26,2 persen, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen.
Febrio juga menyebutkan, pembangunan IKN menjadi prioritas strategis nasional karena memiliki manfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan nasional, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang.
“Dalam jangka pendek, pembangunan IKN dapat mendorong kegiatan ekonomi melalui investasi infrastruktur di wilayah IKN dan sekitarnya, mendorong perdagangan antarwilayah, serta penciptaan kesempatan kerja. Sementara dalam jangka menengah dan panjang, pembangunan IKN dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah IKN dan sekitarnya dengan meningkatnya berbagai aktivitas ekonomi serta berkembangnya sektor-sektor ekonomi baru,” jelas Febrio.
Selain itu, pembangunan IKN turut menjadi pionir dalam pengembangan konsep smart dan green city. Hal ini sebagai langkah adaptasi atas perubahan global mengenai konsep ekonomi hijau.
“Pembangunan IKN juga akan berimplikasi besar untuk tujuan pemerataan kesejahteraan nasional. Hal ini sesuai komitmen pemerintah untuk terus menurunkan tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok pendapatan maupun antarwilayah (spasial),” ujar Febrio.
Comments