Berdasarkan US News and World Report 2021, Indonesia berada di peringkat 55 dari 73 negara di dunia dengan sistem pendidikan terbaik. Posisi Indonesia ini ada di bawah negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura di peringkat 19, Malaysia nomor 38, serta Thailand 46. Untuk itu, Misbakhun meminta pemerintah tetap mengecualikan PPN jasa pendidikan. Sebab, penghasilan yang didapat dari universitas swasta pun digunakan untuk membiayai tenaga pendidik yang pada akhirnya meningkatkan kualitas, memberikan ilmu, dan membangun koneksi internasional.
“Banyak negara yang jasa pendidikannya tidak kena PPN karena bagaimana pun juga, harus diingat Undang-Undang Dasar (UUD) kita memberikan amanat untuk mencerdaskan bangsa yang merupakan tanggung jawab seluruh pihak, tidak hanya pemerintah,” kata Misbakhun.
Sementara itu, menurut Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Doni Koesoema, pemerintah harus memperjelas ruang lingkup jasa pendidikan, jika akan dipungut PPN.
“Jangan sampai salah sasaran, jangan sampai pendidikan yang harusnya nonprofit dikenakan pajak. Sebaiknya pemerintah membidik pajak dari penyedia jasa pendidikan yang memiliki badan hukum perseroan terbatas (PT) atau perseroan komanditer (CV) lantaran mereka berorientasi profit. Misalnya, kursus bahasa asing, platform belajar daring berbayar, bimbingan belajar yang bersifat profit, dan bisnis pendidikan dalam bentuk perusahaan terbatas,” kata Doni.
Sekali lagi, ia menekankan, pengenaan PPN 7 persen untuk jasa pendidikan, jangan sampai salah sasaran. “Bukan sekolah-sekolah yayasan swasta atau yang dikelola oleh perkumpulan yang sifatnya non-profit (pengenaan PPN 7 persen), tetapi yang bersifat profit. Ini adil,” tegasnya.
Comments