in ,

APBN Surplus, Pendapatan Negara Capai Rp 547,2 T

APBN Surplus
FOTO: IST

APBN Surplus, Pendapatan Negara Capai Rp 547,2 T

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) surplus hingga kuartal I-2023. Pendapatan negara mencapai Rp 647,2 triliun atau 26,3 persen dari APBN. Capaian pendapatan negara yang berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ini meningkat sebesar 29 persen dari realisasi periode yang sama di tahun 2022.

Berdasarkan paparan APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) Edisi April 2023, penerimaan pajak hingga kuartal I-2023 tercatat Rp 432,25 triliun atau 25,2 persen dari target. Kemudian, penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 72,24 triliun atau 23,83 persen dari target. Selanjutnya, PNBP mencapai Rp 142,7 triliun atau 32,3 persen dari target.

“Belanja negara telah terealisasi sebesar Rp 518,7 triliun atau 16,9 persen dari APBN, naik 5,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Dengan kinerja tersebut, realisasi APBN pada kuartal I-2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 128,5 triliun atau sebesar 0,61 persen dari PDB (produk domestik bruto) dan keseimbangan primer juga tercatat mengalami surplus sebesar Rp 228,8 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran (Rakornas PA) Tahun Anggaran 2023 bertajuk Belanja Berkualitas untuk Transformasi Ekonomi Indonesia, di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), (17/5).

Baca Juga  SPT Tahunan Badan: Ketentuan, Jenis Pajak, dan Tahapan Pengisian

Ia menekankan, pemerintah memfokuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.

Untuk itu, Sri Mulyani berharap agar pelaksanaan anggaran pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya dapat terus ditingkatkan, baik dalam hal tata kelola, quality of spending, maupun dalam hal pengawasan dan evaluasinya. Sehingga good governance dan spending better dalam pengelolaan maupun pelaksanaan anggaran pemerintah dapat terwujud.

Kemenkeu meminta komitmen seluruh pengelola keuangan pada kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas membelanjakan uang APBN. Diperlukan peningkatan kemampuan dalam membelanjakan anggaran dengan komposisi yang tepat, pelaksanaan kegiatan dan program dengan efektif dan efisien, serta penguatan sinergi dengan pelbagai pihak terkait.

Baca Juga  KPP Pratama Semarang Timur dan Pertamina Patra Niaga Buka Klinik Pelaporan SPT

“Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu, mungkin karena kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting, yang kreatif, inovatif, bisa menciptakan lapangan kerja, dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi, kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen apakah dia melakukan distribusi, alokasi atau pada saat ekonomi menghadapi shock, seperti pandemi, semua menurun, APBN menarik dalam bentuk stabilisasi,” kata Sri Mulyani.

Stabilisasi ini merupakan peranan yang tidak mungkin dilakukan hanya oleh Kemenkeu dan Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), K/L dan pemda juga perlu melakukan langkah inovatif.

Baca Juga  DPR Apresiasi Kanwil DJP Riau atas Penerimaan Pajak Rp 23,16 T

“Jadi, saya berterima kasih kepada seluruh K/L dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola anggarannya dari sisi value for money. Bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak menghasilkan semaksimal mungkin kepada masyarakat,” jelas Sri Mulyani.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *