in ,

Elon Musk Ingin Bangun Landasan SpaceX di Ibu Kota Baru

Sebelumnya, inisiatif pemindahan IKN baru dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020—2024. Lampiran Perpres itu mengungkap manfaat pemindahan IKN, antara lain memberikan akses yang lebih merata bagi seluruh wilayah Indonesia; mendorong pemerataan pembangunan ke luar Jawa; dan reorientasi pembangunan dari Jawasentris menjadi Indonesiasentris, sehingga mengurangi beban Pulau Jawa.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020—2024, pembangunan IKN menelan biaya Rp 466,98 triliun. Biaya itu akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan porsi 19,2 persen, swasta senilai 26,2 persen, dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 54,6 persen.

Baca Juga  IHSG Diprediksi Mendekati 6.200, Ini Saham Pilihan di Juli

Secara rinci, porsi APBN sebesar 19,2 persen atau Rp 89,472 triliun bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas PNS/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, pangkalan militer.

Porsi swasta sebesar 26,2 persen atau Rp 122,092 triliun  untuk membangun perumahan umum, perguruan tinggi, Science Techno Park, peningkatan bandara, pelabuhan, jalan tol, sarana kesehatan, mal, MICE (meeting, incentive, convention, exhibition). 

Melalui KPBU yang porsinya 54,6 persen atau sebesar Rp 254,436 triliun untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian, membangun infrastruktur selain yang tercakup APBN, yakni sarana pendidikan dan kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, sarana penunjang lainnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0