Sri Mulyani Usul Penguatan Literasi Keuangan Digital UMKM ASEAN
Pajak.com, Bali – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan suatu pathway untuk memperkuat kerangka kerja yang mendorong inklusi serta literasi keuangan digital bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Usulan disampaikan dalam dialog bertajuk High-Level Dialogue on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs, di Bali Nusa Dua Convention Center 2, (28/3).
Sebagai informasi, dialog ini merupakan bagian dari Pertemuan Pertama Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral atau the 1st ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Kegiatan tersebut adalah bagian rangkaian dari Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
Sri Mulyani menyebutkan, usulan untuk mendorong literasi UMKM di ASEAN meliputi pertama, penyediaan basis data UMKM ASEAN yang jelas dan kuat. Hal ini penting agar UMKM mampu membedakan dan mengidentifikasi kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kelembagaan usaha.
Kedua, penyediaan fasilitas digital beyond credit (selain kredit) bagi UMKM, seperti sistem pembayaran elektronik, akses pasar, dan peningkatan kapasitas UMKM di seluruh ASEAN.
“UMKM merupakan bagian penting dari perekonomian ASEAN, berkontribusi hingga 69 persen PDB (Produk Domestik Bruto) dan penciptaan lapangan kerja hingga 97 persen di kawasan ASEAN. Namun, akses terhadap layanan keuangan formal tetap menjadi salah satu tantangan utama pengembangan UMKM. Layanan keuangan digital telah terbukti menjadi suatu alat yang efektif dalam meningkatkan inklusi keuangan,” jelas Sri Mulyani.
Di Indonesia, pemerintah telah melakukan pelbagai program untuk mendukung UMKM, seperti menyelenggarakan digitalisasi skema kredit pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi); pengembangan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) mobile untuk memudahkan akses pembiayaan bagi UMKM; serta pengembangan aplikasi Digipay untuk menghubungkan unit pengadaan pemerintah, UMKM, dan institusi perbankan dalam suatu ekosistem.
“Sektor swasta di Indonesia juga terus berinovasi untuk mengembangkan ekosistem terintegrasi yang mempermudah akses UMKM terhadap berbagai layanan keuangan, salah satunya melalui pengembangan superapps yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan membeli produk asuransi,” kata Sri Mulyani.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi memandang, upaya peningkatan inklusi dan literasi keuangan, serta penguatan pelindungan konsumen sektor keuangan merupakan tanggung jawab bersama.
“Upaya meningkatkan inklusi keuangan, literasi keuangan, dan pelindungan konsumen keuangan bagi UMKM memang telah menjadi prioritas di banyak negara. Namun, sangat penting untuk diketahui bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab bersama, dan akan berhasil selama semua pemangku kepentingan memberikan perhatian dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dengan baik,” kata Friderica.
Untuk itu, rangkaian kegiatan high-level dialogue dan workshop ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pembuat kebijakan, regulator, akademisi, dan sektor swasta di kawasan ASEAN mengenai upaya peningkatan inklusi serta literasi keuangan bagi UMKM.
“Indonesia terus mendorong inovasi dan kolaborasi semua pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemberdayaan UMKM guna memperkokoh perekonomian kawasan ASEAN,” tambah Friderica.
Comments