“Untuk blokir Automatic Adjustment ini berkaitan dengan penanganan COVID-19. Jadi kita diminta untuk bersiap siaga dengan adanya kemungkinan varian baru, oleh karena itu Automatic Adjustment Rp 179.554.361.000 ini setiap K/L diarahkan untuk mitigasi dampak berlanjutnya memburuknya pandemi COVID-19. Namun jika sampai semester satu tidak terpakai maka dapat diajukan untuk mendanai kegiatan semula,” jelas Sandiaga.
Sedangkan, blokir terkait alokasi anggaran yang akan dialihkan ke BRIN senilai Rp 9,50 miliar masih menjadi pembahasan dengan Bappenas dan Kemenkeu. Sementara pemblokiran Rp 168,96 miliar ini, dikarenakan masih diperlukan dokumen yang harus dilengkapi utamanya terkait dengan pembangunan fisik.
“Jadi ini yang bisa kami jelaskan untuk blokir, jadi tidak ada hubungannya dengan kredibilitas. Tapi, berkaitan dengan COVID-19 dan perkembangan yang tentunya kita harapkan tidak semakin memburuk tahun ini, sehingga dana tersebut bisa diajukan lagi untuk kegiatan semula,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, yang juga bertindak sebagai pimpinan rapat mendorong Kemenparekraf untuk menjadikan evaluasi kinerja tahun 2021 sebagai rujukan. Sehingga, target indikator kinerja pariwisata dan ekonomi kreatif tahun anggaran 2022 bisa tercapai.
“Implementasi program TA 2022 harus didasarkan hasil evaluasi dalam bentuk data kualitatif dan capaian serta permasalahan program kegiatan TA 2021,” ujarnya.
Comments