Pajak.com, Jakarta – Anggaran belanja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun anggaran 2021 mengalami pemotongan sebesar 6,97 persen atau sekitar Rp 342 miliar. Sehingga, daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenparekraf/Baparekraf TA 2021 awalnya sebesar Rp 4,9 triliun, setelah dilakukan penghematan anggaran kementerian menjadi sebesar Rp 4,56 triliun.
Menteri Parekraf Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, bahwa penghematan anggaran belanja tersebut tidak akan mengurangi kinerja kementerian. Terutama, dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19.
Pasalnya, penghematan anggaran itu hanya akan berdampak pada pengurangan belanja modal terhadap prasarana internal, pengurangan belanja perjalanan dinas dan paket rapat di luar kantor, serta pengurangan penggunaan jasa konsultan atau narasumber untuk pelaksanaan kegiatan.
“Kami sampaikan bahwa penghematan dan realokasi anggaran, pengurangan anggaran bagi Kemenparekraf tidak akan mengurangi kinerja sama sekali,” kata Sandi saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis (25/3).
Selain pembahasan dampak penghematan anggaran APBN TA 2021, Sandiaga juga membahas skema anggaran fungsi pariwisata di kementerian/lembaga (K/L) terkait. Ia menjelaskan, total alokasi dukungan K/L untuk pembangunan pariwisata pada 2021 sebesar Rp 9,9 triliun. Sementara, total alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pariwisata di tahun 2021 sebesar Rp 629 miliar.
Lebih lanjut, Sandiaga juga membahas isu strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, salah satunya adalah program dana hibah pariwisata. Ia mengemukakan, tahun ini program tersebut akan kembali dilanjutkan dan diperluas.
“Dana hibah pariwisata akan kita tingkatkan di 2021 untuk menjangkau lebih banyak lagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, yang tahun lalu hanya bisa menyentuh hotel dan restoran,” ucapnya.
Comments