Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus adaptif dan fleksibel menghadapi pelbagai tantangan yang dinamis. Semula tantangan berasal dari pandemi COVID-19, namun saat ini muncul tantangan yang berasal dari kondisi global, seperti inflasi akibat ketegangan di bidang politik dan operasi militer. Untuk itu, Pemerintah dan DPR akan rombak postur APBN 2022 dalam dua bulan ke depan.
“Sekarang tahun 2022 ancaman terbesar adalah inflasi, naiknya harga-harga. Jadi ini harus kita jaga, menggunakan beberapa instrumen APBN yang ada, termasuk di dalamnya subsidi,” ujar Sri Mulyani dalam program B-Talk, yang ditayangkan secara virtual, (11/5).
Ia menjelaskan, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2020—2021 mayoritas digunakan untuk mengatasi pandemi COVID-19, baik untuk vaksinasi, terapeutik, maupun meningkatkan belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk tahun 2022, belanja PEN didominasi untuk bantuan sosial dalam bentuk bantalan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga.
“Shock yang begitu dahsyat yang berasal dari luar. Implikasinya nanti postur APBN-nya berubah. Dalam dua bulan ke depan, kita akan bicara dengan DPR lagi. Kita sudah bicara di sidang kabinet mengenai bagaimana postur 2022 ini akan bergerak, berubah. Strategi akan terus kita akan kalibrasi, sehingga ekonominya pulih—itu tetap kita jaga momentumnya dan instrumennya kita akan fleksibel,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengungkapkan, faktor global yang berasal dari Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok menjadi faktor utama yang menentukan kondisi perekonomian dunia tahun 2022 akan bertahan tumbuh positif atau sebaliknya.
Comments