Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah memiliki strategi peningkatan kualitas belanja negara di tahun 2023, yaitu melakukan penguatan kebijakan spending better melalui penerapan zero based budgeting yang berorientasi pada sasaran dan target pembangunan nasional. Adapun belanja negara 2023 dialokasikan sebesar Rp 2.795,9 triliun hingga Rp 2.993,4 triliun atau 13,80 persen sampai 14,60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sekilas mengulas, apa itu zero based budgeting? Zero based budgeting merupakan metode penganggaran berdasarkan perkiraan tiap kegiatan tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya. Singkatnya, penganggaran mulai dari nol. Metode penganggaran yang pertama kali digunakan oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat pada tahun 1962 ini disusun berdasarkan visi dan juga rencana program pada periode berjalan.
Apa keunggulan zero based budgeting? Metode ini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi karena dapat memangkas biaya-biaya tertentu yang terjadi pada periode sebelumnya.
“Reform di sisi belanja menjadi sangat penting. Kita akan menerapkan zero based budgeting untuk menjaga konsistensi biaya operasi dari pemerintahan. Belanja negara akan diteliti, terutama untuk belanja belanja barang yang menggambarkan tingkat efisiensi dari operasi kementerian dan lembaga,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, dituangkan dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com (2/5).
Ia menjelaskan, dalam konteks spending better, pemerintah akan tetap melanjutkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas belanja sekaligus mendorong belanja yang menciptakan multiplier effects dalam mendorong akselerasi transformasi ekonomi.
Comments