“Reform birokrasi akan diharapkan menghasilkan belanja negara yang makin tepat dari sisi output dan outcome-nya, serta efisiensi yang tinggi. Sementara, APBN sebagai shock absorber tujuannya adalah mengendalikan inflasi, menjaga daya beli rakyat,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk tetap mengarahkan kebijakan belanja tahun 2023 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, penguatan reformasi struktural, serta peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi.
“Perbaikan produktivitas menjadi sangat penting. Kami akan terus mendukung melalui APBN, termasuk pada tahun 2023. Selama 2020 hingga 2022 dalam posisi pandemi, APBN pun tetap tidak hanya fokus pada pandemi, namun tetap menjaga belanja dan dukungan lain untuk memperbaiki fondasi dan struktur ekonomi kita. Transformasi ekonomi tentu akan didorong agar sumber pertumbuhan ekonomi kita bisa dijaga seimbang antara domestik demand, yaitu konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi 54,4 persen dari PDB kita dan investasi yang memberikan kontribusi 30,8 persen,” jelas Sri Mulyani.
Secara simultan, pemerintah akan melakukan penguatan instrumen automatic stabilizer, antara lain melalui pelbagai program perlindungan sosial yang adaptif sebagai jaring pengaman bagi masyarakat miskin dan rentan di tengah kondisi perekonomian global, ketidakpastian geopolitik dunia, serta untuk persiapan menuju masa endemi.
Dengan demikian, pada tahun 2023 mendatang, pemerintah akan menjaga APBN dengan kombinasi emerging trend, yaitu munculnya pola hidup normal baru, fragmentasi globalisasi dari tensi geopolitikal, transformasi kepada ekonomi hijau, serta fokus menjaga ketahanan pangan dan energi.
Comments