Sri Mulyani Serukan Pendanaan Perubahan Iklim di World Economic Forum
Pajak.com, Swiss – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2024 yang diselenggarakan di Davos (Swiss) pada 15 – 19 Januari 2024. Dalam pertemuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serukan mengenai beberapa hal, salah satunya soal pendanaan perubahan iklim.
Pertemuan WEF merupakan pertemuan rutin setiap tahun yang dihadiri lebih dari 100 pemerintahan dari seluruh dunia, organisasi internasional, dan perusahaan mitra forum. Mengambil tema Rebuilding Trust, pertemuan WEF 2024 bertujuan membangun kerja sama kepercayaan dan membentuk prinsip, kebijakan, dan kemitraan dalam menghadapi tantangan-tantangan seperti kondisi dunia yang semakin terfragmentasi, terjadinya konflik di Timur Tengah, perubahan iklim, tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga, hingga dampak kemajuan pesat kecerdasan buatan generatif atau artificial intelligence (AI).
“Pada sesi Multilateral Development Banks (MDB), kami menyampaikan perlunya MDB untuk menjadi lebih besar, lebih berani, dan lebih baik agar dapat memenuhi kebutuhan pendanaan bagi pembangunan dan perubahan iklim. Kebutuhan pendanaan perubahan iklim dan transisi energi membutuhkan investasi yang sangat besar, tidak hanya dari sumber publik dan MDB, tetapi juga memerlukan partisipasi modal swasta. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai instrumen kebijakan yang tepat untuk pihak swasta, seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), jaminan pemerintah, serta jenis dukungan pemerintah lainnya,” jelas Sri Mulyani dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com, (19/1).
Ia juga menyampaikan bahwa kebutuhan pendanaan untuk perubahan iklim dan pengentasan kemiskinan seharusnya tidak saling berkompetisi, namun saling melengkapi dengan memaksimalkan sumber pendanaan dari publik dan swasta.
Selain itu, pada sesi Building ASEAN’s Regional Integration through the Digital Economy, ia menyampaikan bahwa Indonesia memandang digitalisasi ekonomi sebagai salah satu pilar penting dalam keketuaan ASEAN 2023 untuk transformasi ekonomi yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan yang inklusif di ASEAN.
“Dengan potensi ekonomi digital yang sangat besar, para pimpinan ASEAN telah mengadopsi digital economic framework dalam Keketuaan ASEAN 2023. Namun, adopsi tersebut masih menghadapi beberapa masalah, seperti kualitas infrastruktur yang belum merata dan ketersediaan kerangka peraturan untuk menciptakan keamanan data dan interoperabilitas antar-sistem,” jelas Sri Mulyani.
Ia pun menyampaikan, Bank Indonesia (BI) telah memiliki sistem Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) yang sudah digunakan oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.
“Ada lima poin terkait ekonomi digital di ASEAN, yaitu memastikan ketersediaan akses internet, mendorong kompetisi bisnis yang menghasilkan inovasi, sistem pendidikan yang meningkatkan literasi digital, keamanan sistem teknologi digital, dan memperluas inklusi sektor keuangan, terutama untuk kaum perempuan,” urai Sri Mulyani.
Untuk itu, dalam sesi The Economics of Gender Parity, ia memastikan, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti budget tagging, anggaran keterampilan dan kesehatan, alokasi beasiswa pendidikan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta akses pembiayaan untuk usaha ultramikro.
“Terkait dengan kesetaraan gender di pasar tenaga kerja, perempuan yang berkarier menghadapi tantangan dalam pembagian waktu untuk bekerja dan mengurus keluarga. Peningkatan penggunaan teknologi digital setelah pandemi (COVID-19) dapat menjadi momentum bagi perempuan karena memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam berkarier dan berusaha, sehingga lebih berkontribusi dalam perekonomian,” pungkas Sri Mulyani.
Comments