Lantik Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani Pesan untuk Jaga Integritas
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 30 pejabat eselon II dan pejabat organisasi non-eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdiri dari 27 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 3 pejabat pada unit organisasi non-eselon. Sri Mulyani pesan untuk para pejabat agar terus jaga integritas dan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pada situasi apa pun.
“Mutasi dan promosi di Kemenkeu merupakan hal yang rutin untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keuangan negara. Saya berharap seluruh jajaran pimpinan Kemenkeu, terutama Anda yang baru saja dilantik untuk terus menunjukkan dedikasi, komitmen dan kesetiaan untuk menjalankan tugas dengan dalam situasi apa pun, dalam tantangan apa pun, dalam dinamika apa pun yang dihadapi oleh bangsa Indonesia,” ungkap Sri Mulyani dalam sambutannya, dikutip Pajak.com, (19/12).
Ia juga menekankan bahwa leadership dan kompetensi para pejabat merupakan kualifikasi yang diharapkan mampu mengemban jabatan dengan baik. Hal in juga merupakan suatu komitmen untuk terus meningkatkan kualitas dari organisasi dan sumber daya manusia (SDM) yang bermuara pada kualitas kinerja Kemenkeu.
“Tanggung jawab bapak dan ibu sekalian sangat besar, sangat penting. Jalankan tanggung jawab itu dengan seluruh komitmen, amanah yang ditunaikan tanpa reservasi. Jaga reputasi diri, jaga reputasi keluarga, jaga reputasi Kemenkeu, dan jaga reputasi Republik Indonesia. Jawab seluruh tantangan dan berbagai persoalan dengan jawaban dan prestasi yang bisa diunggulkan. Beri masyarakat Indonesia bangga terhadap Kemenkeu sebagai institusi yang terus dapat dipercaya, sebagai institusi yang bisa diandalkan dalam menjalankan seluruh proses meraih cita-cita Republik Indonesia,” pungkas Sri Mulyani.
Berikut daftar 27 pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di Kemenkeu yang dilantik:
A. Sekretariat Jenderal:
- Sekretaris Pengadilan Pajak: Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto;
- Tenaga Pengkaji Bidang Sumber Daya Aparatur: Dendi Agung Wibowo; dan
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara: Yan Inderayana.
B. Direktorat Jenderal Pajak (DJP):
- Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian: Suparno;
- Direktur Keberatan dan Banding: Aim Nursalim Saleh;
- Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Barat: Farid Bachtiar;
- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur: Ahmad Djamhari;
- Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara: Wansepta Nirwanda;
- Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I: Kurniawan Nizar;
- Kepala Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta: Erna Sulistyowati; dan
- Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III: Tri Bowo.
C. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC):
- Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan: Dwijo Muryono;
- Kepala Kanwil DJBC Maluku: Sodikin; dan
- Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi: Muhamad Lukman.
D. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb):
- Direktur Sistem Perbendaharaan: Sulaimansyah;
- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau: Heni Kartikawati;
- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah: Wawan Juswanto;
- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat: Ratih Hapsari Kusumawardani;
- Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara: Hari Utomo; dan
- Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan: Muhamad Mufti Arkan.
E. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN):
- Direktur Lelang: Tavianto Noegroho;
- Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat: Tugas Agus Priyo Waluyo;
- Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur: Dudung Rudi Hendratna; dan
- Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan: Bernadette Yuliasari Mulyatno.
F. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK):
- Sekretaris DJPK: Ludiro.
G. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan:
- Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Bambang Juli Istanto; dan
- Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan: Bhimantara Widyajala.
Comments