Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali menyoroti realisasi penyerapan dana desa dan APBD yang masih sangat rendah. Padahal, masyarakat terdampak PPKM sangat membutuhkan kehadiran pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu mereka melewati badai pandemi.
Ia mengungkapkan, Pemda memiliki APBD sebanyak Rp 25,46 triliun yang khusus ditujukan untuk perlindungan sosial sebesar Rp 12,11 triliun dan pemberdayaan ekonomi senilai Rp 13,35 triliun. Faktanya, realisasi untuk perlindungan sosial hingga 20 Juli 2021 baru mencapai Rp 2,3 triliun atau 19,2 persen. Sementara penyerapan untuk pemberdayaan ekonomi daerah sebesar Rp 2,4 triliun atau 17,8 persen.
“Jadi artinya dari Rp 25,46 triliun, Pemda baru menggunakan Rp 4,7 triliun atau 18,5 persen. Padahal ini banyak juga di daerahnya ada di zona PPKM level 4, di mana diperlukan restriksi dari pergerakan yang pasti akan memukul kondisi sosial ekonomi masyarakat,” katanya saat konferensi pers virtual, dikutip Pajak.com, Kamis (22/7).
Ia membeberkan, dari total 542 daerah di Indonesia sebanyak 324 daerah memiliki realisasi belanja perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi terkecil yaitu baru mencapai 6,2 persen. Artinya, sebanyak 59,8 persen daerah baru mencairkan anggaran sebanyak Rp 764 miliar dari total anggaran Rp 12,31 triliun.
“Kita lihat bahwa mayoritas daerah di Indonesia realisasi penyerapan dana desa dan APBD yang masih rendah, padahal hal ini sangat dibutuhkan oleh rakyatnya untuk segera melakukan akselerasi. Pemerintah daerah harus segera melakukan pelaksanaan ini karena rakyat membutuhkan saat ini,” tegasnya.
Comments