Di klaster selanjutnya, ada 128 daerah atau 23,6 persen yang memiliki realisasi penyerapan APBD lebih baik. Dari total anggaran senilai Rp 6,85 triliun, yang sudah dicairkan sebanyak Rp 1,54 triliun atau 22,5 persen. Selain itu, sebanyak 66 daerah sudah mencairkan Rp 1,99 triliun dari total anggaran Rp 5,62 triliun. Terakhir, hanya ada 24 daerah yang memiliki penyerapan anggaran terbaik atau sebanyak 61,1 persen. Daerah tersebut memiliki anggaran Rp 670,9 miliar dan telah terserap sebanyak Rp 410,1 miliar.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengemukakan pemerintah pusat akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan agar Pemda betul-betul melaksanakan APBD di saat masyarakat menghadapi masa sulit, melalui koordinasi dengan semua kementerian dan lembaga. Salah satu langkah yang diupayakan adalah relaksasi aturan jika kendala pencairan berhubungan dengan persyaratan administrasi di pemerintah pusat.
“Kami melakukan relaksasi dari berbagai aturan, sehingga mereka tidak punya kendala untuk segera membayarkan kepada kelompok penerima di desa yang belum dapat bansos apapun seperti PKH, sembako, BST, sehingga ini bisa meng-cover sisa penerima yang masih membutuhkan dukungan,” ucapnya.
Sementara jika kendala berada pada lingkup pemerintahan daerah, ia menyampaikan bahwa Pemda yang harus melakukan simplifikasi aturan pencairan dana. Selanjutnya, ia juga mengatakan akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk kejelasan petunjuk pelaksanaan dan teknis, khususnya untuk realisasi anggaran kesehatan.
Di sisi lain, bendahara negara tersebut mengatakan pemerintah pusat akan meminta laporan pelaksanaan APBD per bulan agar bisa mendeteksi jika adanya perlambatan realisasi di daerah, terutama yang berhubungan dengan dana transfer ke daerah.
Comments