Pajak.com, Jakarta – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI menerapkan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya efisiensi dalam mengurangi beban kinerja keuangan perusahaan di masa pandemi COVID-19. Hasilnya, KAI mampu mencatatkan kenaikan pendapatan senilai Rp 7,46 triliun sekaligus memangkas rugi bersih di paruh pertama 2021.
Corporate Deputy Director of Finance Consolidation PT KAI Jagatsyah Aminullah menilai, integrasi data perpajakan dengan DJP sangat penting untuk dilakukan lantaran KAI memiliki transaksi hingga 12 ribu dokumen pajak per bulan.
“Sebagai medium-sized company dengan aset Rp 54,06 triliun, KAI memiliki 12.000 transaksi yang berkaitan dengan dokumen perpajakan. Ini bila dikerjakan tanpa integrasi data akan membutuhkan banyak orang dan banyak waktu,” ucapnya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (23/10).
Integrasi data perpajakan yang digagas DJP ini merupakan konektivitas host to host antara platform ERP (enterprise resource planning) Wajib Pajak dengan server otoritas pajak. Artinya, sistem perpajakan PT KAI telah terintegrasi secara real time dengan server DJP.
Jagatsyah mengemukakan, dengan integrasi data perpajakan, insan KAI di dalam tim pajak kini telah naik level dari sekadar administrasi penginputan data menjadi analis pajak.
“Dengan begitu, tim pajak KAI bisa menghilangkan potensi cost of compliance maupun human error. Sehingga, tim pajak KAI mampu melihat potensi bisnis dan pendapatan baru dari data yang dianalisa itu,” imbuhnya.
VP Tax PT KAI Deny Eko Andrianto menambahkan, dalam pelaksanaan integrasi data perpajakan, perusahaan pelat merah ini menggunakan aplikasi Tarra e-Faktur milik TelkomPajakku yang merupakan buatan programmer dalam negeri.
Comments