Pajak.com, Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi G20 (KTT G20) di tahun depan. Sekitar 150 pertemuan bakal berlangsung selama periode 1 Desember 2021 hingga 31 November 2022. Pemerintah memproyeksikan, KTT G20 dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga Rp 7,4 triliun.
Ketua Presidensi G20 Indonesia sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia resmi menjadi Ketua Presidensi G20 pada 1 Desember 2021, ketika Presiden Joko Widodo menerima penyerahan tongkat estafet dari Perdana Menteri (PM) Italia, di acara penutupan KTT G20 di Roma, pada 30-31 Oktober 2020. Amanah ini akan dioptimalkan Indonesia sebagai momentum peningkatan aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan sebagainya.
“Dari aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung yang diproyeksikan dapat tercapai dengan menjadi Presidensi G20, terutama jika pertemuan dan menjadi tuan rumah KTT G20 dilaksanakan secara fisik. Misalnya, peningkatan Konsumsi Domestik hingga Rp 1,7 triliun, penambahan PDB nasional hingga Rp 7,47 triliun, pelibatan UMKM (usaha mikro kecil menengah), dan penyerapan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers virtual bertajuk Menuju Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022, pada Selasa (14/9).
Secara agregat, manfaat ekonomi itu mencapai dua kali dari pelaksanaan IMF-WBG Annual Meetings di Bali pada tahun 2018. “Karena pelaksanaan KTT G20 yang berjalan sekitar 150 pertemuan dan side events selama satu tahun atau 12 bulan,” tambah Airlangga.
Menilik histori, Presidensi G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons krisis ekonomi pada 1997-1998 yang beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penyerap ekonomi dunia termasuk Indonesia dan ditambah satu perwakilan regional, yaitu Uni Eropa yang memiliki PDB terbesar di dunia.
“Kelompok ini berkontribusi pada 85 persen PDB, dunia 75 persen perdagangan internasional, dan 80 persen investasi global, serta jumlah populasinya 2 per 3 dari penduduk dunia,” ungkap eks Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Komisi VI yang membidangi perindustrian, perdagangan, UMKM, Investasi dan BUMN ini.
Comments