Pajak.com, Jakarta – Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menambah modal pengembangan bisnis. Di tahun 2021, pemerintah telah mengalokasikan anggaran KUR sebesar Rp 285 triliun atau naik dari tahun sebelumnya Rp 253 triliun. Anggaran itu mayoritas disalurkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero)/BNI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)/BRI, dan PT Bank Mandiri (Persero). Lantas, apa saja persyaratan untuk mendapatkan KUR dari ketiga bank itu?
- BNI
Fasilitas KUR yang diberikan BNI mencapai sekitar Rp 500 juta dengan tenor yang bisa disesuaikan. BNI memberikan jangka waktu pelunasan selama tiga tahun untuk kredit modal kerja dan lima tahun untuk kredit investasi. Adapun bunga kredit yang ditawarkan BNI adalah 6 persen per tahun. Berikut persyaratan umum yang harus dipenuhi UMKM untuk mendapatkan:
- Warga negara Indonesia
- Sudah menjalankan usahanya minimal enam bulan.
- Calon debitur tidak sedang menerima fasilitas kredit dari bank lain atau kredit program pemerintah.
- Usia calon debitur 21 tahun atau sudah menikah
- Melengkapi syarat dokumen, seperti KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga).
- Calon debitur juga wajib melampirkan syarat dokumen legalitas usaha, seperti SIUP (surat izin usaha perdagangan), TDP (tanda daftar perusahaan), SITU (surat izin tempat usaha), HO (hinder ordonnantie/surat izin gangguan), atau surat keterangan usaha yang diterbitkan dari kelurahan atau kecamatan.
- Jika debitur mengajukan KUR di atas Rp 50 juta, maka wajib menyertakan NPWP (nomor pokok wajib pajak).
- Selain itu, nasabah juga wajib melampirkan fotokopi bukti kepemilikan tanah, surat IMB (izin mendirikan bangunan), dan surat PBB (pajak bumi dan bangunan) sebagai agunan jika mengajukan pinjaman Rp 50 juta. Sedangkan bagi yang mengajukan di bawah Rp 50 juta, tidak diwajibkan.
Comments