Tugas, Hingga Pengajuan Gugatan di Pengadilan Pajak

Semenjak terbit Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemerintah berhak membuat pengadilan pajak sebagai badan perundangan yang membahas dan memutus sengketa pajak. Seiring dengan hal itu, pemerintah juga mencabut pemberlakuan UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

Dengan demikian, pengadilan pajak adalah badan peradilan di Indonesia untuk masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa perpajakan. Adapun definisi sengketa perpajakan, yaitu sengketa yang terjadi antara Wajib Pajak dengan pejabat yang berwenang, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak.

Maka, kedudukan pengadilan pajak adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Ketetapan ini diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 14 Tahun 2002. Oleh karena itu, putusan badan peradilan ini tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau badan peradilan lain, kecuali putusan berupa “tidak dapat diterima” yang menyangkut kewenangan/kompetensi.

Pasal 9A UU No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, pengadilan pajak tergolong dalam pengadilan khusus yang merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan tata usaha negara. Struktur organisasi badan peradilan ini berpuncak pada mahkamah agung.

Berdasarkan Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UU Nomor 14 Tahun 2002, berikut merupakan tugas dan wewenang pengadilan pajak:
1. Pengadilan pajak memiliki kewenangan yang bersifat administratif, artinya mempunyai lingkup dalam administrasi negara.
2. Pengadilan pajak bertanggung jawab memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan di tingkat banding, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan
3. Pengadilan pajak berkompeten untuk memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian.
4. Pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak.
5. Pengadilan pajak juga bertanggung jawab untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam setiap sidang.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pengadilan pajak akan mendapatkan pembinaan dari dua institusi berbeda. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 5 UU Nomor 14 Tahun 2002.
1. Dalam hal pembinaan teknis peradilan, dilakukan oleh mahkamah agung.
2. Kewenangan pembinaan terkait organisasi, administrasi, dan keuangan berada di tangan kementerian keuangan. Kendati demikian, pembinaan ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak.

Berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, syarat pengajuan gugatan, yaitu:
1. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal diterima keputusan pelaksanaan penagihan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Gugatan juga dapat diajukan selain atas keputusan pelaksanaan penagihan adalah dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan diterima. Gugatan ini diajukan satu surat.
3. Gugatan diajukan dengan disertai alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan pelaksanaan penagihan.
Pada Surat Gugatan dilampirkan salinan keputusan pelaksanaan penagihan.