in ,

Pajak Ekspor Nikel Masih Dikaji

Pajak Ekspor Nikel Masih Dikaji
FOTO: IST

Pajak Ekspor Nikel Masih Dikaji

Pajak.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penetapan pajak ekspor nikel masih dikaji oleh pemerintah, meliputi fernonikel (FeNi), nikel pig iron (NPI), dan nikel matte. Kajian dilakukan karena terjadi tren penurunan harga nikel sejak awal tahun 2023.

Seperti diketahui, rencana penerapan pajak progresif untuk komoditas nikel menguat pada awal 2022 lalu. Kala itu, harga nikel mencatatkan kenaikan tertinggi selama lebih dari 1 dekade setelah adanya permintaan signifikan untuk industri kendaraan listrik dan energi baru terbarukan (EBT). Namun, harga nikel justru mengalami tren penurunan pada kuartal I-2023. Mengutip laporan London Metal Exchange (LME), harga nikel untuk kontrak tiga bulan turun 3 persen ke 23.997 dollar AS per ton. Sepanjang 2023 berjalan, harga nikel LME merosot hingga 29,8 persen dari posisi 31.150 dollar AS di awal tahun 2023.

“Intinya, kita itu mencari keseimbangan. Mungkin kita kemarin terlalu cepat memberikan itu (rencana pengenaan pajak nikel) karena harganya kemarin bagus ya, sehingga volume produksinya terlalu tinggi dan harganya turun. Jadi, kita mau bawa ekuilibriumnya, itu lagi dihitung dengan cermat,” ungkap Luhut di Hotel Westin Jakarta, (9/5).

Baca Juga  Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Kanwil DJP Aceh Tumbuh 11,95 Persen

Di sisi lain, ia memastikan, pemerintah tidak akan memberikan izin baru pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian smelter nikel, kecuali menggunakan sumber energi hijau.

“Makanya, sekarang kita tidak akan memberikan izin lagi kecuali dia pakai clean energy. Kalau sudah clean energy, yang lain juga akan (mengikuti),” kata Luhut.

Ia menambahkan, kini pemerintah tengah merumuskan pembentukan indeks harga nikel Indonesia atau Indonesia nickel prices index sebagai instrumen transaksi jual-beli nikel di pasar domestik. Indeks harga itu ditujukan untuk mengurangi selisih harga yang muncul dari nilai aktualisasi penjualan nikel dengan harga patokan mineral (HPM) yang selama ini mengacu pada harga nikel di pasar LME.

Baca Juga  KPP Migas Layani Wajib Pajak dengan Cara Ini

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menuturkan, pemerintah masih menghitung rencana pengenaan tarif pajak ekspor. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong hilirisasi nikel di Indonesia dengan minimal tercapai sebesar 60-70 persen.

“Contohnya, Eropa. Dia menetapkan aturan bahwa pabrik baterai itu harus dekat dengan pabrik mobil. Artinya, mereka tidak ingin pabrik baterai itu ada di negara luar. Eropa juga sedang berencana mewajibkan pabrik prekursor katoda baterai harus ada di Eropa, sedangkan bahan baku sebagian besar dipasok dari Indonesia. Semua hilirisasi,” ungkap Bahlil dalam acara Mandiri Investment Forum 2023, (1/2).

Hal senada juga diutarakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menegaskan, pengenaan pajak ekspor nikel sebagai langkah dukungan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan hilirisasi pertambangan dalam negeri.

“Kita akan mendukung kebijakan keseluruhan dari pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Untuk pemberlakuan penerapan pajak ekspor nikel itu, kami sedang melakukan diskusi dengan para menteri perekonomian dan menteri terkait. Karena pajak ekspor bukan hanya untuk keuangan negara, tapi sebagai instrumen memperkuat struktur ekonomi Indonesia,” jelas Sri Mulyani.

Baca Juga  Daftar Barang Impor yang Dibebaskan Bea Masuk

Selain itu, langkah Pemerintah Indonesia mengembangkan hilirisasi nikel akan bermuara pada peningkatan neraca pembayaran Indonesia. Dengan demikian, trade account menjadi lebih baik, sebab ekspor bukan hanya barang mentah melainkan memiliki nilai tambah melalui hilirisasi.

“Hal itu menimbulkan nilai tambah dan meningkatkan daya tahan dari eksternal dan struktur ekonomi Indonesia,” tambah Sri Mulyani.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *