NU Dukung DJP Himpun Pajak dan Jaga Akuntabilitas
Pajak.com, Jakarta – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengunjungi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di kediaman pribadi, Menteng, Jakarta, (2/3). Gus Yahya menegaskan, NU selalu dukung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam himpun pajak yang digunakan untuk membangun negara. Di lain sisi, NU meminta DJP menjaga akuntabilitas.
“Keluarga NU bersama para ulamanya akan istikamah senantiasa di pihak negara apa yang menjadi kepentingan negara,” kata Gus Yahya dalam keterangan tertulis yang diterima Pajak.com.
Kendati demikian, ia tetap meminta para aparatur negara yang sudah diberi amanah untuk mengelola negara selalu menjaga akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.
“NU selalu siap sedia demi kepentingan negara termasuk melakukan pengawasan terhadap praktik-praktik tidak benar dari aparatur negara,” tambah Gus Yahya.
Suryo Utomo mengucapkan terima kasih dan merasa terhormat bahwa NU selalu sejalan dengan pemerintah dan terus mendukung DJP dalam pengumpulan pajak untuk kepentingan negara. DJP memohon dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya warga NU untuk terus berpartisipasi membangun Indonesia melalui pajak.
“Kami hari ini bersilaturahmi untuk mengajak kita semua, khususnya masyarakat NU, untuk terus berpartisipasi melaksanakan pembangunan nasional dan menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” tutur Suryo.
Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam ini turut dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJP, yakni Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor; serta beberapa pengurus PBNU, antara lain Jusuf Hamka dan Alisa Qotrunnada Wahid.
Kunjungan dirjen pajak ke PBNU ini merupakan pertemuan rutin dan bersifat silaturahmi. Pada tahun tahun 2022, dirjen pajak juga bersilaturahmi ke berbagai tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan, termasuk NU.
Sebelumnya, Mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj menyerukan agar warga NU tidak usah membayar pajak jika terus diselewengkan. Pernyataan ini dipicu oleh kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo (MDS) kepada David Ozora, kemudian merembet pada polemik besarnya harta kekayaan Ayah MDS yang merupakan pejabat DJP, Rafael Alun Trisambodo (RAT). Hingga kini, harta kekayaan RAT dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi, baik di internal Kemenkeu maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemenkeu maupun KPK telah bersinergi untuk melakukan pengawasan LHKPN dan menindak tegas bila terjadi dugaan tindak pidana korupsi.
“Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kyai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak. Kenapa mengungkit kasus Gayus Tambunan, hal ini karena jika kasus penyelewengan ini terus diduga terjadi,” ujar Said saat menjenguk David, di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta, (1/3).
Comments