“Kerja sama dengan Indonesia melalui JWP pada tahun-tahun sebelumnya telah memperkuat reformasi kebijakan domestik dan menyelaraskan kebijakan pemerintah dengan standar OECD,” tambah Cormann.
Sri Mulyani mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu mitra strategis OECD pertama yang menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Sama pada tahun 2012. Sehingga Indonesia turut serta dalam 11 badan yang berada dalam naungan OECD. Sementara, kerja sama antara Indonesia dan OECD sudah berjalan sejak 2007. Kala itu, OECD resmi menetapkan Indonesia, Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan sebagai mitra strategis. Sejak saat itu cakupan kerja sama Indonesia dan OECD meliputi kebijakan perpajakan, makroekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Indonesia merupakan negara mitra strategis OECD yang selama ini berperan sebagai penggerak penting untuk meningkatkan kerja sama yang lebih jauh, termasuk dilaksanakannya peluncuran Program Regional Asia Tenggara pada tahun 2014 untuk mendukung kawasan ASEAN dalam prioritas domestik, reformasi kebijakan, dan upaya integrasi regional yang pada akhirnya memunculkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Blueprint),” ungkap Sri Mulyani.
Selain itu, Indonesia bersama negara anggota G20 lain juga memberi mandat kepada OECD untuk mengatasi tantangan perpajakan yang muncul dari digitalisasi ekonomi, yang pada akhirnya menjadi 15 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan.
“Indonesia juga tergabung dalam BEPS Inclusive Framework dan telah menyatakan persetujuan untuk bergabung dalam upaya multilateral melawan penggerusan basis pajak dan pergeseran laba melalui konsensus two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy, termasuk pajak minimum 15 persen,” ujar Sri Mulyani.
Comments