Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) terus mendalami rencana penerbitan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang akan dilakukan pada akhir tahun 2022. Rencananya, akan mengeluarkan white paper pengembangan CBDC atau digital rupiah. Rencana penerbitan CBDC ini tak lepas dari eksistensi aset kripto yang kian berkembang pesat. Kehadiran keduanya ke depan diharapkan bisa mendorong inklusi keuangan dan menciptakan stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Seperti diketahui, mayoritas bank sentral dunia telah mulai melakukan tahapan riset dan percobaan sesuai dengan karakteristik negaranya masing-masing. Menurut data Atlantic Council, saat ini lebih dari 100 negara yang mewakili lebih dari 95 persen PDB global sedang menjajaki penerbitan CBDC. Dari jumlah tersebut, 10 negara sudah resmi meluncurkan CBDC. Adapun 15 negara masih dalam tahap pilot project, 24 tahap pengembangan, dan 43 dalam tahap riset, termasuk Indonesia. Sementara itu, ada 10 negara dengan CBDC tidak aktif, dan dua negara membatalkan penggunaan CBDC.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (ASPAKRINDO) Teguh Kurniawan Harmanda menyambut baik rencana BI meluncurkan CBDC. Artinya, pemerintah semakin membuka diri terhadap perkembangan teknologi layanan keuangan agar tetap relevan. Utamanya tentu memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
“Tujuan utama CBDC dan aset kripto sejalan dan punya pandangan yang sama, yaitu di Indonesia, kripto diakui sebagai komoditi, bukan mata uang untuk alat pembayaran. CBDC dan aset kripto bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi,” kata Manda Jumat (15/7/22).
Menurut Manda, keduanya bisa mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses layanan yang mudah dan aman bagi populasi yang tidak memiliki rekening bank. Data BI pun mencatat ada sekitar 92 juta penduduk di Indonesia tak punya rekening bank.
Comments