in ,

Aspakrindo Ajak Masyarakat Kawal RUU P2SK

Aspakrindo Ajak Masyarakat Kawal RUU P2SK
FOTO: IST

Aspakrindo Ajak Masyarakat Kawal RUU P2SK

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2022.  Salah satu isi RUU tersebut adalah dimasukkan pada RUU P2SK sebagai ITSK (Inovasi Teknologi Sektor Keuangan). Untuk itu, Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) pun mengajak masyarakat untuk mengawal RUU P2SK yang saat ini masih pada tahap Konsultasi Publik tersebut.

Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan Harmanda menyampaikan, semua pihak harus dilibatkan dalam pembahasan, terutama masyarakat yang akan berdampak langsung pada penerapan regulasi ini, bisa memberikan pandangannya.

“Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal RUU P2SK ini. Pelibatan publik dalam pembahasannya bisa memberikan pandangan yang menyeluruh, termasuk status aset kripto di dalamnya. Karena jumlah investor kripto yang lebih dari 16 juta ini, pasti ingin status yang jelas soal kripto sebagai komoditi atau akan diubah,” kata Manda melalui keterangan tertulis Jumat (4/11/22).

Baca Juga  Rincian Bahan Baku Minyak Goreng yang Dilarang Ekspor

Manda berharap dengan semakin banyak masukan, RUU ini memiliki ownership yang kuat dari seluruh stakeholder, sehingga tercapai tujuan yang konkret. Aspakrindo siap berdiskusi dengan seluruh stakeholder untuk mensinergikan pandangan tentang aset kripto dan merumuskan regulasi yang mendukung industri terus tumbuh dengan sehat.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menyiapkan situs khusus untuk Konsultasi Publik RUU P2SK sebagai salah satu instrumen untuk memastikan seluruh proses penyusunan RUU ini transparan.

Manda menjelaskan, perhatian asosiasi saat ini ada pada pasal yang memasukan aset kripto dalam ITSK. Menurut Manda, saat ini masyarakat sudah mulai meyakini aset kripto sebagai komoditi dan diregulasi oleh Bappebti. Namun, adanya draft RUU ITSK ini bisa menimbulkan kerancuan atau tidak jernih.

Baca Juga  PLN Cetak Laba Bersih Rp 5,99 Triliun di Tahun 2020

Manda mengaku sangat menghargai niat dan upaya pemerintah untuk terus mengawasi dan memastikan industri aset kripto ini tetap aman. Namun, draft RUU PPSK yang ada saat ini belum menguatkan industri, malah berpotensi membuatnya mundur.

“Ada beberapa pasal (205, 207, 208) yang akan membuat status aset kripto menjadi rancu ke depannya. Di mana saat ini kripto dikategorikan sebagai komoditi, bukan mata uang,” jelas Manda.

Manda berharap Bappebti tetap ada, bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam RUU P2SK di pasal ITSK. Di samping itu, asosiasi ingin semua bersinergi dari BI, OJK, dan Bappebti untuk merumuskan regulasi yang jelas dan mendukung inovasi ke depannya. BI dan OJK bisa meregulasi aspek lain dari kegunaan atau utilitas aset kripto yang belum diatur oleh Bappebti.

Baca Juga  APBN dan APBD Instrumen Pemulihan Ekonomi

Sebagai pelaku, Manda menegaskan pihaknya meminta kepastian hukum dan regulasi agar industri kripto yang sudah berkembang pesat ini tidak salah arah dan reset dari nol. Apalagi Indonesia termasuk negara yang memiliki kerangka regulasi yang jelas terkait kripto, merujuk pada regulasi komoditi, penerapan pajak serta regulasi anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme untuk aset kripto.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *