in ,

Pemerintah Akan Kenakan Pajak Ekspor Nikel

Pemerintah Akan Kenakan Pajak Ekspor Nikel
FOTO: IST

Pemerintah Akan Kenakan Pajak Ekspor Nikel

Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan untuk mendukung hilirisasi komoditas, salah satunya pemerintah akan kenakan pajak ekspor nikel. Seperti diketahui, saat ini Pemerintah Indonesia masih melarang ekspor barang mentah, termasuk nikel.

“Kita tetap akan mendukung kebijakan secara keseluruhan dari pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi. Instrumen-instrumen (termasuk) pajak ekspor, bukan hanya untuk keuangan negara, tetapi sebagai instrumen untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia,” jelas Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), dikutip Pajak.com (4/11).

Secara spesifik, Kemenkeu akan bekerja sama melakukan policy discussion serta analisis dengan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menggodok rencana memajaki nikel maupun feronikel (kandungan 80 persen besi dan 20 persen nikel. Feronikel digunakan sebagai pemandu dalam pembuatan baja). Pengenaan pajak ekspor merupakan instrumen untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Langkah hilirisasi ampuh dalam meningkatkan daya tahan terhadap neraca pembayaran Indonesia.

Baca Juga  Ini Kegunaan NPWP Bagi Kehidupan Kita

“Membaiknya neraca pembayaran Indonesia dikarenakan Indonesia tidak mengekspor dari sisi barang-barang bahan mentah saja, namun juga sudah mulai meningkatkan ekspor barang-barang yang merupakan produk hilirisasi. Ini menimbulkan nilai tambah dan juga meningkatkan daya tahan baik eksternal maupun struktur ekonomi. Ini menimbulkan nilai tambah dan sekaligus juga meningkatkan daya tahan eksternal serta struktur ekonomi Indonesia,” ujar Sri Mulyani.

Hingga kini Indonesia telah menerapkan pelarangan ekspor guna mendukung hilirisasi. Dalam pelbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pelarangan ekspor dan hilirisasi nikel telah meningkatkan kinerja ekspor besi baja hingga 20 kali lipat. Nilai ekspor besi baja tercatat naik dari Rp 165 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 300 triliun di 2021. Ke depan, pemerintah juga akan menerapkan pelarangan ekspor timah guna mendukung hilirisasi.

“Hilirisasi berhasil dongkrak penerimaan pajak ekspor menjadi Rp 300 triliun di 2021 dari sebelumnya Rp 15 triliun. Kebijakan hilirisasi adalah suatu strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang kita miliki. Itu baru satu komoditi. Dampak hilirisasi lainnya, yakni membuka banyak lapangan kerja di Indonesia, bukan di Uni Eropa. Inilah yang lama kita tidak pikirkan dan kita tidak berani menyetop,” ujar Jokowi dalam Pembukaan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Conference Center, Kabupaten Bogor, (5/8).

Baca Juga  AEI Khawatirkan Pengenaan PPh Satu Persen

Ia menegaskan, sudah waktunya Indonesia berani melakukan hilirisasi dan industrialisasi. Sebab sejak zaman Veerenigde Oostindische Compagnie (VOC), Indonesia selalu mengekspor bahan mentah yang akhirnya merugikan bangsa.

“Bahan mentah memang itu paling enak, batu bara keruk langsung kirim. Nikel keruk, kirim bahan mentah, tembaga keruk. PT Freeport kirim bahan mentah, bertahun-tahun kita menikmati itu dan lupa menyiapkan fondasi industrialisasinya. Kadang-kadang kita kirim bukan hanya tembaga saja, bahan mentah kita kirim di dalamnya juga ada emasnya, mana kita tahu. Nanti kalau sudah smelternya jadi, baru kita tahu. Sekitar 40 tahun lebih mungkin kita dibohongi. Emasnya mungkin lebih banyak dari tembaganya,” ungkap Jokowi.

Baca Juga  Wamenkeu: Sosialisasi Pajak UMKM Perlu Terus Dilakukan

Ia mengatakan, setelah nikel, Indonesia berencana menyetop ekspor timah dan bauksit. Sementara pengembangannya akan dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Bila belum siap dari sisi teknologi, Jokowi mendorong untuk menjalin sinergi dengan pihak asing. Indonesia membuka diri menjalin kerja sama saling menguntungkan.

“Partner asing untuk transfer teknologi enggak apa-apa, kenapa kita alergi? Tapi pabrik, industrinya ada di dalam negeri. Dulu, Freeport bertahun-tahun saya perintah untuk membuat smelter saja untuk industrialisasi, enggak pernah didengarin. Tapi begitu Freeport 51 persen menjadi miliknya BUMN di tahun lalu, smelter langsung saya perintah langsung dibangun. Karena sudah milik kita sendiri, mayoritas milik kita, langsung di bangun di Gresik,” ujarnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *