Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengaku masih belum puas terhadap hasil Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang telah digelar 1 Januari 2022 hingga 31 Juni 2021. Sebab saat ini rasio pajak (tax ratio) masih rendah, setidaknya bila dibandingkan dengan negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
Sekilas mengulas, apa itu rasio pajak? Rasio pajak adalah perbandingan antara total penerimaan pajak dengan Produk Domestik Bruto (PDB) di periode yang sama. Sementara PDB adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara, dikurangi nilai barang dan jasa yang digunakan dalam produksi. Di Indonesia, rasio pajak juga mempunyai arti luas, yakni membandingkan total nilai penerimaan perpajakan, penerimaan sumber daya alam minyak dan gas, serta pertambangan minerba dengan PDB nominal.
“Jadi kalau ngomong puas atau tidak, ya tidak pernah puas. Karena kalau sudah bilang puas, berarti (harusnya) tax ratio kita sudah tinggi. Sedangkan faktanya saat ini tax ratio kita masih rendah. Jadi dengan PPS ini ya tugas kita belum selesai, karena masih panjang, mengingat tax ratio Indonesia masih yang terendah di ASEAN maupun among peers kita. Jadi pasti kita belum puas,” Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Program Pengungkapan Sukarela, dikutip Pajak.com (4/7).
Dengan demikian, ia menegaskan, tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum usai. Masih banyak pekerjaan untuk memperbaiki kepatuhan Wajib Pajak setelah PPS berakhir pada 30 Juni 2022. Sejatinya, PPS hanya salah satu upaya untuk memperbaiki sistem perpajakan demi meningkatkan kepatuhan dan rasio pajak.
“Posisi tax ratio saat ini tidaklah ideal dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang luas dan perekonomian yang terbuka. Tetangga kita terus memperbaiki iklim perpajakannya. Ini memberikan pressure ke kita terus. Ini adalah tugas terus menerus bagi DJP. Jadi, saya enggak boleh ngomong puas,” ujar Sri Mulyani.
Comments