in ,

1 Mei 2022, “Fintech” dan Aset Kripto Kena PPN dan PPh

Pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15 persen dari jumlah bruto bunga, jika merupakan Wajib Pajak (WP) dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Sementara, pemberi pinjaman dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20 persen dari jumlah bruto bunga, bila merupakan WP luar negeri selain bentuk usaha tetap.

“Penyelenggara layanan pinjam meminjam ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPh. Penyelenggara layanan pinjam meminjam merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam yang telah memiliki izin dan/atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” tulis PMK Nomor 69 Tahun 2022.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan pemajakan transaksi aset kripto. Pajak yang juga berlaku mulai 1 Mei 2022 ini termaktub dalam PMK Nomor 68/PMK/03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Baca Juga  Jerman Terbitkan Panduan Pajak Nasional untuk Kripto

“Untuk memberikan kepastian hukum, kesederhanaan, dan kemudahan administrasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas transaksi perdagangan aset kripto,” begitu penggalan pembuka PMK Nomor 68 Tahun 2022.

Mengutip Pasal 2 PMK Nomor 68 Tahun 2022, transaksi yang akan dipungut pajak, yakni jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *