Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi Rp 6.097 T
Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan, utang luar negeri Indonesia pada Februari 2023 sebesar 400,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 6.097 triliun (kurs Rp 15.240/dollar AS). Nilai ini turun 4,5 miliar dollar AS atau Rp 68,5 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan utang luar negeri sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, maupun sektor swasta,” ungkap Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resminya, (14/4).
Seiring penurunan itu, BI melihat struktur utang luar negeri Indonesia tetap terkendali dan sehat. Utang yang terkendali itu tecermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,9 persen atau menurun dari bulan sebelumnya 30,3 persen.
“Utang Indonesia tetap sehat, tecermin dari utang bertenor panjang yang mencapai 87,6 persen. Sebanyak 99,9 persen dari utang luar negeri pemerintah memiliki tenor jangka panjang, sementara untuk utang swasta sebesar 75,4 persen. Dalam rangka menjaga agar struktur utang luar negeri tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan utang luar negeri, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” kata Erwin.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menopang dan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global.
Secara tahunan, utang luar negeri Indonesia turun 3,7 persen, lebih dalam dari penurunan 2 persen pada bulan sebelumnya. Utang luar negeri pemerintah menurun 2 miliar dollar AS dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 192,3 miliar dollar AS. Dibandingkan tahun lalu, penurunannya sebesar 4,4 persen.
“Perkembangan tersebut didorong oleh pergeseran penempatan dana investor non residen pada SBN (Surat Berharga Negara) domestik seiring dengan volatilitas pasar keuangan global yang masih tinggi,” kata Erwin.
Pemerintah Indonesia memastikan, utang tersebut dipakai untuk membiayai program pemerintah yang produktif. Hampir seperempat dari utang luar negeri pemerintah itu dipakai untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Alokasi untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 17,8 persen, jasa pendidikan 16,7 persen, konstruksi 14,2 persen, serta jasa keuangan dan asuransi 10,4 persen.
“Utang bank sentral juga turun meskipun relatif kecil sebesar 85 juta dollar AS menjadi 9,25 miliar dollar AS. Sedangkan utang luar negeri swasta turun sebesar 2,4 miliar dollar AS dalam sebulan menjadi 198,6 miliar dollar AS. Secara tahunan, utang swasta menyusut 3,4 persen. Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi pada utang lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang masing-masing turun sebesar 6,2 persen dan 2,7 persen dibandingkan tahun lalu,” urai Erwin.
Comments