in ,

BI Luncurkan LPI 2022 dan Arah Kebijakan 2023

BI Luncurkan LPI 2022
FOTO: Dok.BI.go.id

BI Luncurkan LPI 2022 dan Arah Kebijakan 2023

Pajak.com, Jakarta – Bank Indonesia (BI) luncurkan Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022 yang merupakan perwujudan dari laporan transparansi dan akuntabilitas Bank Indonesia. Dimana peluncuran ini merupakan amanat Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pasal 58 ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) yang telah  beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Selain itu BI juga meluncurkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah (KEKSI) 2022 yang merupakan bagian dari dukungan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, kedua publikasi tersebut mengangkat tema Sinergi dan Inovasi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Menuju Indonesia Maju.

“Kami melihat sinergi dan inovasi adalah dua kata kunci ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi rentetan gejolak global dan menjadi elemen strategis dalam mempercepat kebangkitan ekonomi menuju Indonesia maju,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Senin (30/01).

Baca Juga  BI: 475 Pemda Fasilitasi Pembayaran Pajak dengan QRIS

Ia menambahkan, terdapat tiga hal mengenai pandangan prospek perekonomian ke depan. Pertama, bersyukur dan optimistis bahwa stabilitas perekonomian tetap terjaga dan berlanjutnya proses pemulihan perekonomian serta waspada akan dampak gejolak perekonomian global terhadap kinerja perekonomian nasional.

Keduapentingnya konsistensi, inovasi, dan sinergi (KIS) dalam menjaga stabilitas perekonomian di tengah tantangan yang makin mengemuka.

Ketiga, transparansi dan akuntabilitas perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mendukung efektivitas kebijakan melalui pembentukan rational expectation.

Lebih lanjut, Perry menyampaikan bahwa LPI 2022 menjabarkan evaluasi pelaksanaan kebijakan BI pada tahun 2022, arah kebijakan, dan sasaran untuk tahun 2023. Perekonomian Indonesia pada 2022 tetap kuat didukung kebijakan Bank Indonesia yang bersinergi dengan bauran kebijakan nasional.

“Kedepan, bauran kebijakan BI pada 2023 yang bersinergi erat dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus diarahkan untuk memperkuat ketahanan serta mempercepat pemulihan dan kebangkitan perekonomian. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter pada 2023 akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stability),” ujarnya

Baca Juga  Proyeksi Bisnis Paling Hoki di Tahun Naga Kayu

Sementara itu, kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau akan terus diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

“Arah kebijakan BI tersebut juga bersinergi dengan bauran kebijakan ekonomi nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali berada di lintasan jangka menengah menuju visi Indonesia maju,” imbuhnya.

Pembahasan penting yang juga diangkat dalam LPI 2022 adalah tentang Presidensi G20 Indonesia dan “Proyek Garuda” terkait arsitektur rupiah digital. Indonesia dalam Presidensi G20 mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger“, yang menyuarakan perlunya penguatan koordinasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai tantangan perekonomian global.

BI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan kementerian/lembaga terkait berperan aktif melalui jalur keuangan untuk memperkuat koordinasi global dalam memitigasi risiko ekonomi global jangka pendek dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka menengah.

“Proyek Garuda oleh Bank Indonesia menjadi proyek yang memayungi berbagai inisiatif desain arsitektur rupiah digital. Mempertimbangkan bahwa Proyek Garuda merupakan inisiatif berskala nasional, maka sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan akan terus ditempuh guna memperkuat efektivitas kebijakan,” jelasnya.

Baca Juga  Pemerintah Tawarkan ORI025, Imbal Hasil Hingga 6,4 Persen per Tahun 

Tidak hanya itu saja, KEKSI 2022 juga menguraikan tentang perkembangan, sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah nasional pada tahun 2022, serta prospek dan perumusan arah kebijakan tahun 2023. Publikasi dalam menyampaikan sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah yang ditempuh sebagai bagian dari respon kebijakan nasional, mampu memperkuat peran ekonomi dan keuangan syariah dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

“Kedepan, ekonomi dan keuangan syariah diperkirakan terus tumbuh pada 2023, sehingga menopang upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia,” pungkasnya.

Ditulis oleh

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *