Adapun realisasi investasi sepanjang 2021 tercatat sebesar Rp 901,02 triliun, mencapai 100,1 persen dari target yang diberikan secara khusus oleh Presiden Jokowi, yaitu sebesar Rp 900 triliun. Dan, mencapai 104,8 persen target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 858,5 triliun.
Selain bertugas menghimpun target investasi, Kemenves/BKPM melalui Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi juga telah mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebanyak 1.118—53 persen dari rekomendasi IUP yang akan di dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh daerah.
“Dari total izin mencapai 2.078 IUP selesai sudah 1.118, berarti ada sisanya sekitar 900-an lagi. Harusnya presiden targetkan selesai bulan Maret, April ini, karena kita harus hati-hati, maka kita butuh waktu sampai bulan depan, sudah clear bulan depan,” jelas Bahlil.
Ia menjelaskan, ada empat kriteria IUP yang dicabut, yakni dipakai untuk digadaikan bank, diambil lalu di jual beli, lalu IUP masukan ke pasar keuangan tanpa implementasi di lapangan, hingga IUP ditahan sampai nanti baru dikelola.
“Sekali lagi, ini kami melakukan proses pencabutan enggak pandang bulu, bahkan ada di grup mantan perusahaan saya itu tercabut. Jujur saja, saya enggak baca nama-nama perusahaan yang dicabut supaya enggak ada conflict of interest. Ini adalah tindakan yang perlakuannya sama kepada siapapun. Salah teman juga IUP yang dicabut itu adalah ketua dari HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), senior saya juga kecabut, teman saya juga,” ungkap Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2016—2019 ini.
Comments