Mengulas Perkembangan Perdagangan Aset Kripto di Indonesia
Pajak.com, Jakarta – Pemberlakuan pemajakan atas aset kripto telah berlangsung selama satu tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, penerimaan pajak dari aset kripto sebesar Rp 246,45 miliar hingga Desember 2022. Mencoba menilik ke belakang, sejak kapan aset kripto mulai populer di Indonesia? Dan, bagaimana perkembangan perdagangan aset kripto di tanah air? Pajak.com akan mengulasnya untuk Anda.
Perdagangan aset kripto mulai populer di Indonesia pada 2017. Pemerintah pun melakukan beragam kajian mengenai aset kripto. Kemudian, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdangan Berjangka Aset Kripto. Lewat regulasi ini pemerintah menunjuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai pihak yang berwenang dalam pengawasan perdagangan aset kripto di Indonesia. Artinya, pendaftaran calon perdagangan aset kripto pun harus melalui Bappebti.
Pada tahun 2019, Bappebti mencatat ada 25 calon pedagang fisik aset kripto mendaftar. Pemerintah meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaran Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Secara simultan, pemerintah terus meningkatkan literasi dan kerja sama demi melindungi konsumen atau investor.
Memasuki era pandemi atau tahun 2020, perkembangan aset kripto semakin pesat. Bappebti pun menyempurnakan aturan teknis perdagangan aset kripto di Indonesia. Terbitlah Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menegaskan, aset kripto bukanlah alat pembayaran, melainkan komoditas atau aset. Aset kripto juga disyaratkan untuk dilakukan penilaian risikonya, termasuk risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.
Aturan yang kian komprehensif diikuti tren dunia, membuat nilai transaksi aset kripto di Indonesia tercatat sebesar Rp 64,98 triliun sepanjang tahun 2020.
Pada tahun 2021, total nilai transaksi perdagangan aset kripto melonjak menjadi sebesar Rp 859,45 triliun dengan jumlah pelanggan mencapai 11,2 juta. Pada periode tahun ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021, antara lain mengatur aset kripto utilitas (utility crypto) atau aset kripto beragun aset (crypto-backed asset).
Kemudian, mengatur pula soal persyaratan penerbitan aset kripto, berupa kewajiban menggunakan penilaian dengan metode analytical hierarchy process (AHP) yang ditetapkan Bappebti; dan memiliki manfaat ekonomi. Adapun manfaat ekonomi yang dimaksud, antara lain manfaat perpajakan, menumbuhkan ekonomi digital, industri informatika, dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika (digital talent).
Memasuki tahun 2022, nilai transaksi perdagangan aset kripto menurun menjadi sebesar Rp 306,4 triliun dengan jumlah pelanggan/investor 16,7 juta. Pada periode ini, pemerintah memajaki aset kripto mulai 1 Mei 2022 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022.
Sepanjang tahun 2023, total nilai transaksi aset kripto tercatat sebesar Rp 38,5 triliun dengan jumlah pelanggan/investor 17,4 juta.
Comments