Kementerian investasi memastikan akan terus melakukan sosiasialisasi kepada investor. Tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga untuk membantu investor terhindar dari kesalahan pengisian data realisasi investasi dalam LKPM.
“Ketidaksesuaian data antara laporan LKPM dengan kondisi riil di lapangan sangat mungkin timbul karena adanya proses migrasi data antar-sistem. Hal ini sempat terjadi saat adanya perubahan sistem pelaporan LKPM yang sebelumnya menggunakan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) menjadi OSS 1.0 pada tahun 2019 lalu,” jelas Imam.
Kementerian investasi berharap, investor tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebab kesalahan itu akan mengakibatkan laporan data realisasi investasi tidak terakumulasi dengan baik dan bakal merugikan investor.
“Kita terus mengedukasi para investor terkait tata cara pengisian LKPM, sehingga nantinya data yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Rata-rata laporan LKPM yang masuk ke sistem kita sebesar 50.000 sampai dengan 60.000 laporan LKPM dari semua sektor (primer, sekunder dan tersier). Contohnya, pada kuartal 1-2021 terdapat 52.334 LKPM. Kami verifikasi, double check kembali sebelum kami rekapitulasi. Semuanya tercatat dan bukan hasil survei,” tambah Imam.
Kementerian investasi memiliki target realisasi investasi sebesar Rp 858,5 triliun dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2021. Sementara, Presiden Joko Widodo menargetkan investasi yang masuk di tahun ini mencapai Rp 900 triliun. Pada periode kuartal I-2021 (Januari-Maret), kementerian investasi mampu menghimpun investasi sebesar Rp 219,7 triliun dan menciptakan lapangan kerja untuk 311.793 tenaga kerja domestik.
Comments