Sementara itu, lanjut Perry, optimalisasi tindak lanjut pengawasan dan evaluasi izin atau penetapan serta perolehan data maupun informasi menjadi salah satu aspek utama dalam upaya menjaga industri yang sehat, sejalan dengan reformasi pengaturan penyelenggaraan sistem pembayaran.
“PBI PJP dan PBI PIP merupakan koridor hukum dalam implementasi PBI SP serta mengakomodasi kebutuhan pengaturan sesuai perkembangan inovasi, model bisnis dan penyesuaian ketentuan sistem pembayaran saat ini,” tegasnya.
Perry juga menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam PBI PJP dan PBI PIP merupakan pengaturan lebih lanjut dari PBI SP yang meliputi antara lain access policy, penyelenggaraan sistem pembayaran, pengawasan, dan pengakhiran penyelenggaraan, serta pemrosesan data dan/atau informasi sistem pembayaran.
“Hal ini didukung dengan penguatan kewenangan BI dan kewajiban pemenuhan prinsip umum penyelenggaraan sistem pembayaran yang terdiri atas pemenuhan kewajiban penyelenggaraan oleh PJP dan PIP, kebijakan terkait skema harga dan kapabilitas sumber daya manusia dan organisasi, serta kode etik dan tata perilaku praktik bisnis yang sehat,” ucapnya.
Ia pun menyatakan, BI berkomitmen untuk terus melakukan reformasi pengaturan sistem pembayaran Indonesia secara berkelanjutan, sebagai bagian dari implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Tentunya, melalui penyederhanaan pengaturan dan perumusan kebijakan dengan memerhatikan perkembangan ekonomi dan keuangan digital.
“Hal ini bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang inovasi digital dengan tetap memperhatikan stabilitas; guna mewujudkan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Selanjutnya, BI akan terus melakukan kolaborasi dan komunikasi secara intensif dengan pemangku kepentingan, untuk memastikan agar reformasi pengaturan sistem pembayaran dapat berjalan efektif,” tutupnya.
Comments