Pajak.com, Jakarta – Dominasi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam struktur ekonomi di Indonesia diyakini mampu menopang pemulihan dan penguatan perekonomian nasional. Dengan bertumpu pada UMK, pemerintah pun terus berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa untuk mempercepat pengembangan industri halal tersebut, terdapat empat strategi dalam mendorong pertumbuhan UMK halal berkelanjutan.
Pertama, mendorong segera terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi.
“KDEKS sudah terbentuk di Provinsi Sumatera Barat dan akan disusul Provinsi Riau, Jawa Barat, dan lain-lain,” ungkapnya saat menghadiri closing ceremony Festival Syawal 1443 H secara daring di Jakarta, Kamis (09/06).
Kedua, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) halal. Pada kesempatan tersebut, ia juga meminta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK.
“Hadirnya label halal ini turut memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat,” tambahnya.
Terkait sertifikasi halal, Wapres pun menyampaikan apresiasi atas peran aktif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam sertifikasi halal. Langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia ini perlu terus dijaga. Selain itu, Wapres meminta LPPOM-MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK.
Comments