Jokowi Segera Umumkan Larangan Ekspor Tembaga Mentah
Pajak.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah. Pernyataan tersebut sebagai penegasan atas komitmen pemerintah untuk terus menerapkan kebijakan hilirisasi mineral, batu bara (minerba) serta minyak dan gas (migas) di dalam negeri.
Setelah melarang ekspor bijih nikel per Januari 2020 dan bauksit yang mulai berlaku pada Juni 2023, ia memastikan akan melakukan penghentian ekspor konsentrat tembaga mulai tahun ini.
“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” ucap Jokowi di acara Mandiri Investment Forum 2023, di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (01/02).
Adapun keputusan Jokowi untuk melakukan penghentian ekspor tembaga mentah tersebut, didasari oleh pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah mencapai lebih dari 50 persen.
“Saya cek kemarin, smelter-nya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita setop. Dan supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika, sudah mayoritas kita miliki,” jelasnya.
Ia pun mengingatkan, dampak hilirisasi minerba dan migas diproyeksi akan menambah pundi-pundi produk domestik bruto (PDB) Indonesia senilai 699 miliar dollar AS dan terbukanya lapangan kerja mencapai 8,8 juta.
“Ini sebuah dampak yang sangat besar sekali, membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya,” imbuhnya.
Sementara realisasi penghentian ekspor bijih nikel telah terbukti meningkatkan nilai ekspor dari 1,1 miliar dollar AS menjadi 30 miliar dollar AS. Capaian inilah yang terus membuat Jokowi optimistis untuk terus melanjutkan program hilirisasi.
Ia juga mengatakan kalau kebijakan hilirisasi ini semestinya telah berjalan berpuluh tahun yang lalu, agar peringkat Indonesia dalam ekspor produk barang setengah jadi tak di bawah seperti saat ini. Jokowi mencontohkan, peringkat Indonesia dalam hal ekspor bahan mentah bauksit adalah nomor 3 di dunia, sementara peringkat ekspor aluminium ada di nomor 33.
“Apa yang salah dari kita? Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan karena memang paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Sudah, gali, kirim, gali, kirim. Nikel juga sama, gali, kirim, gali, kirim,” katanya.
Jokowi pun menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Menurutnya, justru melalui hilirisasi Indonesia kelak dapat memosisikan menjadi negara maju.
“Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur, sudahlah jangan berharap kita ini menjadi negara maju,” tegasnya.
Langkah selanjutnya dari hilirisasi, lanjut Jokowi, adalah membangun ekosistem besar yang mengintegrasikan hilirisasi komoditas-komoditas yang dimiliki, misalnya ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle) termasuk baterai untuk kendaraan listrik.
“Kalau kita nantinya ekosistem besar ini bisa kita bangun, nikelnya diintegrasikan dengan tembaganya, diintegrasikan dengan bauksitnya, diintegrasikan dengan timahnya karena ini berada di pulau-pulau yang berbeda-beda, bisa diintegrasikan dan menghasilkan yang namanya EV battery, lithium battery, di situ saja kita, saya enggak tahu berapa kali nilai tambah yang akan muncul,” paparnya.
Dengan berhasilnya kebijakan hilirisasi yang terintegrasi, Jokowi berkeyakinan ke depan Indonesia dapat menjadi produsen mobil listrik terbesar di dunia.
“Kalau bisa masuk lagi ke mobil listrik dan kita menjadi produsen terbesar mobil listrik di dunia, saya enggak tahu lagi nilai tambah yang muncul ini berada pada angka berapa, karena belum kejadian. Perkiraan saya di tahun 2027/2028 itu kalau kita konsisten, jadi ini barang. Jangan takut, konsisten, dan kawal terus,” kata Jokowi.
Ia pun meminta agar dunia perbankan dapat mengawal kebijakan hilirisasi ini. Caranya, memberikan kemudahan kredit untuk kebutuhan pembuatan smelter.
“Kalau ada orang yang mengajukan kredit untuk bikin smelter, diberi. Apalagi orang kita sendiri, jangan dipersulit. Jelas, untungnya jelas, untuk negara jelas, untuk perusahaan juga jelas. Apa yang harus kita tanyakan lagi?”
Jokowi pun berharap, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.
“Kita harapkan di 2045, GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9–11 triliun dollar AS. Income per kapita kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21–29 ribu dollar AS, jadi negara maju kita,” pungkasnya.
Comments