“Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah akan melaksanakan reformasi program perlindungan sosial dengan melanjutkan penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menyinergikan dengan berbagai data terkait, mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap dan terukur, mendukung Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peningkatan kualitas implementasi perlindungan sosial dan pengembangan skema perlindungan sosial adaptif,” terangnya.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, Jokowi bilang pemerintah mematok anggaran pendidikan sebesar Rp 541,7 triliun. Ia juga memastikan untuk memperkuat investasi pemerintah di bidang pendidikan dengan mendukung perluasan program beasiswa, adopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta pengembangan riset dan inovasi.
Dari sisi pembangunan infrastruktur, Jokowi menyebut anggarannya mencapai Rp 384,8 triliun, yang diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Di sisi lain, Jokowi juga menjelaskan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,4 triliun akan difokuskan pada meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan; melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM pendidikan dan penambahan belanja kesehatan prioritas.
Jokowi memastikan, APBN tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian, tetapi tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Pasalnya, Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi, ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata.
Comments