Karena itu, ia meyakinkan bahwa di tahun 2022 pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif untuk mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi nasional, yang diperkuat melalui reformasi struktural.
“Pemulihan sosial-ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan,” ucapnya.
Ia juga memastikan, kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk memberikan fondasi yang kokoh bagi konsolidasi fiskal menuju defisit maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di tahun 2023. Karenanya, ada enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 yang akan dilakukan pemerintah.
Pertama, melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.
Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.
Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah.
“Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian,” tegasnya.
Comments