Pajak.com, Jakarta – Direktur sekaligus External Affairs Team Hyundai Motor Asia Pacific Headquarters Tri Wahono Brotosanjoyo mengusulkan agar pemerintah memberikan kebijakan uang muka atau down payment (DP) nol persen, diskon khusus tarif tol, dan parkir gratis untuk kendaraan listrik (electric vehicle). Tiga kebijakan itu diyakini akan mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik di Indonesia.
“Karena saat ini biaya tol hampir 3 kali dari biaya pengisian baterai EV. Biaya tol dari Jakarta ke Surabaya itu hampir Rp 800 ribu atau Rp 700 ribu. Sementara charge-nya sendiri enggak sampai Rp 300 ribu,” kata Tri Wahono dalam diskusi virtual, pada (20/11).
Selain usulan kebijakan akselerasi penggunaan kendaraan listrik, Hyundai juga mengusulkan supaya setiap daerah mewajibkan untuk pengadaan mobil listrik agar membantu penyerapan produksi kendaraan listrik. Secara simultan, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi positif dalam penggunaan kendaraan listrik kepada masyarakat.
“Berikan sosialisasi mengenai image positif dari EV pada sisi emisi, operasi, dan maintenance. Pemerintah perlu mendorong pemasangan charging stations dengan menggandeng investor, ini dalam rangka mendukung infrastruktur kendaraan listrik. Kami juga mengusulkan perlindungan jaminan keamanan investasi dan sosial. Karena investasi yang cukup besar dan berisiko di bidang EV,” jelas Tri Wahono.
Chief Operating Officer (COO) Hyundai Motor Asia Pacific Lee Kang Hyun menambahkan, pihaknya ingin pemerintah berpihak kepada industri kendaraan listrik secara komprehensif dan konsisten, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan.
“Kami juga mengusulkan komponen pajak bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang nol persen bersifat nasional, karena selama ini, baru Pemda Jakarta yang menerapkan BBNKB 0 persen mobil listrik,” kata Lee.
Comments