in ,

TaxPrime dan ALFI Jakarta Bersinergi untuk Perkuat Kepatuhan Perpajakan dan Investasi 

TaxPrime dan ALFI Jakarta
FOTO: TaxPrime

TaxPrime dan ALFI Jakarta Bersinergi untuk Perkuat Kepatuhan Perpajakan dan Investasi 

Pajak.com, Jakarta – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta melakukan langkah strategis dengan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama TaxPrime. Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan pendampingan dan solusi dalam aspek perpajakan, kepabeanan, bisnis, serta investasi bagi anggota ALFI Jakarta yang bergerak di sektor forwarder dan logistik.

Penandatanganan MoU tersebut dilangsungkan di kantor ALFI Jakarta pada Senin (21/10). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ALFI Jakarta Adil Karim bersama Managing Director TaxPrime Muhamad Fajar Putranto menandatangani perjanjian tersebut disaksikan oleh para pengurus ALFI Jakarta serta manajemen TaxPrime.

Adil Karim mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan solusi efektif terhadap berbagai permasalahan perpajakan yang sering dihadapi perusahaan logistik. Menurutnya, bisnis forwarder dan logistik berkontribusi besar dan pelaku usaha sektor ini umumnya taat pajak. Namun, dalam praktiknya terkadang ada masalah di lapangan terkait perpajakan.

Baca Juga  Luhut Sebut “Core Tax” Jadi Kunci Transformasi Ekonomi dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Ia menambahkan bahwa kolaborasi ini juga bertujuan untuk mengedukasi anggota ALFI mengenai regulasi perpajakan yang tepat. “Karenanya, kolaborasi dengan TaxPrime ini sekaligus untuk mengedukasi para perusahaan anggota kami nantinya. Bagaimana treatment-nya kita akan bicarakan lebih lanjut untuk solusi terbaiknya,” kata Adil dikutip Pajak.com dari keterangan resmi TaxPrime pada Senin (21/10).

Adil mengakui bahwa saat ini ALFI Jakarta sudah memiliki tim pajak internal, meskipun fungsinya masih terbatas pada advokasi. Dengan adanya MoU ini, diharapkan anggota ALFI Jakarta akan mendapatkan dukungan lebih luas, terutama dalam menyelesaikan sengketa perpajakan.

“Jadi ke depan, dengan adanya MoU ini nantinya, jika ada sengketa dan masalah perpajakan perusahaan anggota ALFI Jakarta, bisa berkolaborasi dengan TaxPrime untuk mencari solusinya. Hal ini kita lakukan untuk para anggota,” tambahnya.

Baca Juga  Bea Cukai Resmi Berlakukan Alat Pemindai Peti Kemas Barang Ekspor – Impor di Pelabuhan Tanjung Priok 

TaxPrime sendiri akan menyediakan layanan konsultasi terkait peraturan perpajakan, kepabeanan, strategi bisnis, peluang investasi, serta manajemen human capital yang mencakup tunjangan pegawai dan masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pajak.

Dalam kesempatan tersebut, Muhamad Fajar Putranto berharap agar kerja sama ini bisa berkesinambungan dan terus berkembang.

“Kami juga siap melakukan penyusunan kajian yang dibutuhkan oleh anggota ALFI Jakarta untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam strategi perpajakan, bisnis dan investasi,” jelas Fajar.

Salah satu strategi yang akan diterapkan oleh TaxpPime adalah memanfaatkan platform digital seperti Learning Management System (LMS) untuk menyediakan pembelajaran berkelanjutan kepada anggota ALFI. Melalui platform ini, diharapkan akan ada pengelompokan isu yang dihadapi anggota sehingga masalah dapat dipetakan dengan lebih baik. Dengan demikian, sengketa yang selama ini dialami pengusaha logistik dapat berkurang.

Baca Juga  Kanwil DJP Jakpus Umumkan Kelulusan 22 UMKM dari Program Meet The Market, Omzet Naik 78 Persen

Fajar menekankan pentingnya logistik sebagai salah satu sektor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. “Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, pemerintah harus serius mengatasi berbagai permasalahan di sektor logistik dan forwarder agar sektor ini dapat beroperasi secara efisien,” jelasnya.

Logistik, menurut Fajar, memiliki kontribusi sekitar seperempat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Tanpa sistem logistik yang efisien, akan sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan investasi asing langsung (FDI), terutama dari investor yang tidak hanya mencari pasar dan sumber daya alam.

Fajar juga menambahkan, bahwa permasalahan yang paling mudah diselesaikan di sektor logistik adalah kebijakan fiskal, terutama bagaimana risiko pajak dapat terukur dan bagaimana menghindari interpretasi ganda di lapangan, baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas. “TaxPrime akan berupaya membantu ALFI dalam meningkatkan kepatuhan tersebut,” pungkasnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *