“Proses penambangan timah ini dari hulu ke hilir, dari semua proses itu ada potensi pendapatan negara, baik pajak maupun PNBP. Untuk itu, penulusuran asal usul bijih timah ini penting sehingga semua tercatat dan potensi pendapatan negara tidak ada yang lost,” kata Achmad.
Selain itu, pertambangan timah telah memberikan manfaat bagi pemerintah daerah penghasil, seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Dana Bagi Hasil (DBH). Hal ini sesuai Keputusan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 201 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk Tahun 2021. Kemudian, komoditas timah juga menjadi salah satu penyumbang devisa negara lantaran 95 persen produksi untuk ekspor, sedangkan 5 persennya dikonsumsi dalam negeri.
“Total dana bagi hasil yang diperoleh Provinsi Bangka Belitung dan enam kabupaten kota sebesar Rp 564 miliar. Total ini terdiri atas royalti sebesar Rp 511,5 miliar dan iuran land rent sebesar Rp 52,6 miliar,” ungkap Achmad.
Apa itu DBH? Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. 07 /2019, DBH adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Apa tujuan DBH? Merujuk Pasal 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip based on actual revenue, yakni berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.
Comments