Proyeksi 2024: Pendapatan Negara Tumbuh
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksi, pendapatan negara tahun 2024 akan tetap tumbuh dengan rasio pajak yang terus meningkat. Dengan landasan itu, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun politik diprediksi menyentuh rentang 2,16 hingga 2,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Sri Mulyani menyebutkan, Indonesia berhasil menurunkan defisit di bawah 3 persen pada tahun 2022, yaitu 2,38 persen dari PDB. Sementara di tahun 2023, defisit APBN 2023 diproyeksi menyentuh level 2,84 persen dari PDB. Defisit ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2020 (pandemi), yakni di angka 6,31 persen dari PDB. Mengutip data kementerian keuangan, defisit APBN yang jauh lebih tinggi di tahun 2022, utamanya disebabkan oleh realisasi pendapatan negara sebesar Rp 2.626,4 triliun atau 115,9 persen dari target dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. Penopang utama pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak yang terealisasi senilai Rp 1.717,8 triliun atau 115,6 persen
“Tahun depan awal, kami akan perkirakan defisit semakin menurun pada level 2,16-2,64 persen dari PDB, dengan primary balance mendekati 0 (nol). Dengan landasan itu, maka pada tahun depan anggaran akan dijaga. Di satu sisi, pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat. Belanja negara akan dijaga secara disiplin, namun dengan prioritas agenda nasional,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan RAPBN 2024, di Kantor Presiden, Jakarta (20/2).
Ia mengungkapkan, agenda prioritas Pemerintah Indonesia, meliputi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian Indonesia secara berkelanjutan. Adapun alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN 2023 senilai Rp 392,1 triliun atau menjadi anggaran ketiga terbesar setelah anggaran pendidikan dan anggaran bantuan sosial. Anggaran infrastruktur tahun ini lebih besar dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 365,8 triliun. Dengan demikian, anggaran infrastruktur pada tahun 2023 naik sekitar 7,1 persen.
“Pemerintah juga fokus untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di 2024 yang harus 0 persen, dan angka kemiskinan di kisaran 6,5 persen hingga 7,5 persen, sedangkan stunting diharapkan turun ke 3,8 persen,” tambah Sri Mulyani.
Sebagai informasi, kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan serta layanan sosial. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia pada tahun 2021 adalah 4 persen atau 10,86 juta jiwa. Sedangkan angka kemiskinan 26,5 juta jiwa atau 9,71 persen.
Secara simultan, pemerintah terus membangun ekosistem investasi, yakni dengan memberikan ragam insentif perpajakan, seperti tax holiday, tax allowance, dan super tax deduction untuk mendukung program vokasi.
“Insentif dalam bentuk tax allowance dan tax holiday dalam rangka mendukung berbagai tranformasi industri, terutama yang berbasis sumber daya alam dan untuk mendukung transformasi industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai,” jelas Sri Mulyani.
Pemerintah pun telah mengesahkan regulasi untuk mendorong iklim investasi, utamanya Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai. Sehingga, fokusnya di tahun 2024 adalah pelaksanaan dari berbagai undang-undang yang sudah disahkan,” ujar Sri Mulyani.
Di tahun 2023, investasi ditargetkan masuk ke Indonesia sebesar Rp 1.400 triliun. Sementara, realisasi investasi di tahun 2022 tercatat senilai Rp 1.207 triliun.
Dengan optimisme pendapatan negara yang diproyeksi akan tumbuh dan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi tetap dapat terjaga pada kisaran 5 persen di tahun 2024. Namun, diperlukan pula pengendalian konsumsi yang harus tumbuh di atas 5 persen untuk menjaga inflasi.
“Kita juga melihat dari sisi tantangan global yang muncul di 2023 dan 2024, (kondisi) geopolitik yang meningkat, inflasi dunia sangat tinggi yang sebabkan suku bunga global, dan kemudian dibukanya kembali Tiongkok sesudah mereka lockdown. Kondisi global yang harus diantisipasi adalah dampaknya bagi ekspor Indonesia. Ekspor berpotensi mengalami disrupsi geopolitik dan harga komoditas yang dalam hal ini ketidakpastiannya meningkat karena terjadi persaingan politik antar negara-negara besar,” ungkap Sri Mulyani.
Comments