Presiden Jokowi Buka Suara Soal Kebocoran 6 Juta Data NPWP
Pajak.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait isu bocornya 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Data yang diduga bocor tersebut mencakup data pajak dirinya hingga kedua anaknya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Jokowi menegaskan, terkait dugaan kebocoran data NPWP ini ia telah meminta pihak terkait untuk melakukan mitigasi, agar masalah serupa tidak terulang kembali.
“Kemarin sudah menyampaikan, segera dimitigasi semuanya,” kata Jokowi saat mengunjungi Pasar Dukuh Kupang di Surabaya, dikutip Pajak.com melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden pada Jumat (20/9).
Jokowi menjelaskan bahwa, kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami oleh banyak negara lain. “Karena memang banyak negara yang mengalami hal yang sama,” ungkapnya.
“Saya kira yang penting dimitigasi secepat-cepatnya biar tidak kejadian lagi,” tambahnya.
Hingga berita ini dibuat belum ada informasi lebih lanjut dari pemerintah terkait langkah mitigasi yang akan diambil terkait kebocoran data Wajib Pajak ini.
Untuk diketahui, sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forum. NPWP milik tokoh-tokoh penting teridentifikasi dalam data tersebut.
Adapun, dugaan kebocoran data ini disampaikan langsung oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam postingan di sosial media X pribadinya @secgron pada Rabu (18/9).
Menurut Teguh, data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, dan email.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta,” kata Teguh dalam unggahannya.
Dalam unggahannya tersebut, Teguh juga menyertakan tangkapan layar dari unggahan seorang penjahat siber di Breach Forums, yang memuat informasi mengenai pembuat akun bernama Bjorka, menawarkan 6,6 juta data pribadi untuk dijual dengan harga mencengangkan, yakni 10 ribu dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 153,1 miliar.
Dalam tangkapan layar tersebut, terdapat 10.000 sampel data yang menimbulkan keprihatinan besar. Di antara nama-nama yang terdaftar, terdapat figur publik terkemuka dari Menteri Keuangan (Menekeu) Sri Mulyani dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Comments