Pendapatan Negara Rp 419,6 T per Februari 2023
Pajak.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2023 mencatatkan kinerja positif, khususnya dari sisi pendapatan negara yang terkumpul Rp 419,6 triliun atau 17 persen dari target sebesar Rp 2.463 triliun.
“Ini artinya 17 persen dari target pendapatan negara sudah dikumpulkan pada dua bulan pertama, yaitu Januari dan Februari 2023. Pertumbuhan dari pendapatan negara adalah 38,7 persen year on year, yaitu terdiri dari pajak, bea dan cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” kata Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta), di Kemenkeu, (14/3).
Ia memerinci, pertama, penerimaan pajak yang telah terkumpul Rp 279,98 triliun atau tumbuh 40,35 persen dan mencapai 16,30 persen dari target APBN 2023.
“Ekonomi yang semakin pulih, aktivitas masyarakat yang meningkat, dan kontribusi implementasi UU HPP (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perarturan Perpajakan) terlihat dari penerimaan pajak yang tumbuh baik dan positif,” ungkap Sri Mulyani.
Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi Indonesia Januari-Februari 2023 memang tercatat cukup baik, terlihat dari beberapa indikator. Di sektor manufaktur, purchasing manager index (PMI) Indonesia berada di angka 51,2, atau di atas zona ekspansif, yaitu 50. Indeks keyakinan konsumen (IKK) pun masih stabil di tingkat yang tinggi, yaitu 122,4.
“Selain itu, penjualan kendaraan mobil dan motor tercatat baik. Penjualan motor naik 56,3 persen secara tahunan, tetapi penjualan mobil turun 7,4 persen year on year. Konsumsi masyarakat tinggi menandakan keyakinan ekonomi ke depan yang masih optimistis,” jelas Sri Mulyani.
Kedua, kontribusi dari PNBP tercatat sebesar Rp 86,4 triliun atau tumbuh 86,6 persen dan mencapai 19,6 persen dari target APBN. Kenaikan ini disumbangkan oleh pendapatan sumber daya alam (SDA) nonmigas sebesar Rp 29,6 triliun, pendapatan SDA migas Rp 18,6 triliun, pendapatan badan layanan umum (BLU) Rp 6 triliun, pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (KND) Rp 4,6 triliun, dan PNBP lainnya Rp 27,7 triliun.
“Terjadi penurunan di SDA migas, tapi bisa dikompensasi dengan peningkatan di pos lainnya,” tambah Sri Mulyani.
Ketiga, kontribusi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 53,27 triliun atau 17,57 persen dari APBN. Sri Mulyani menilai, penerimaan bea dan cukai sedikit mengalami penurunan, namun tetap on-track.
“Penerimaan bea dan cukai diakui melambat akibat penurunan bea keluar yang turun 69 persen, ini akibat menurunnya tingkat ekspor komoditas mineral,” ungkap Sri Mulyani.
Menurutnya, meski pendapatan negara mencatatkan kinerja yang positif, APBN 2023 harus tetap dijaga. APBN 2023 perlu diwaspadai dalam mengantisipasi pelbagai tantangan dan ketidakpastian sepanjang tahun ini.
“APBN akan tetap menjadi instrumen yang kita jaga untuk menjaga seluruh masyarakat Indonesia dari shock yang mungkin akan terjadi entah karena (efek dari) perang (Rusia-Ukraina), entah karena harga energi, entah karena harga pangan, dan entah karena berbagai shock yang terjadi akibat ekonomi global harus kita antisipasi, dan oleh karena itu APBN akan terus responsif dan fleksibel,” ujar Sri Mulyani.
Comments