“Masing-masing unit eselon I di kementerian keuangan sebenarnya sudah memberikan dukungan berupa fasilitas atau kemudahan bagi UMKM, sesuai dengan tugas setiap unit tersebut. Namun, dukungan kepada UMKM bisa dilakukan lebih sinergis dan kolaboratif sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar lagi bagi pelaku UMKM. Nah, program ini yang kemudian kita lihat sebagai bagian dari Kemenkeu Satu yang harusnya bisa kita desain,” ungkap Sua.
Namun, ia menegaskan, program sinergi dukungan UMKM ini tidak hanya dilakukan lintas unit eselon I saja, melainkan melibatkan pula delapan unit Badan Layanan Umum (BLU) dan lima unit special mission vehicle (SMV) Kemenkeu. Adapun lima unit SMV Kemenkeu, yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Geo Dipa Energi (PT GDE), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Ambil contoh, LPEI. Sepanjang 2021 LPEI telah membantu 2.706 UMKM untuk ekspor.
“Jadi, Kemenkeu Satu adalah sinergi yang bukan saja sinergi birokrasi antar unit eselon I, tapi juga sinergi dengan SMV, dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, dengan asosiasi, dan dengan masyarakat. Kemenkeu mendukung program pemberdayaan UMKM untuk membantu pelaku UMKM nasional secara lebih komprehensif, sehingga permasalahan yang dialami oleh UMKM dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” jelas Sua.
Sejak tahun 2016, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah mendukung UMKM melalui program Business Development Services (BDS). Program BDS adalah salah satu strategi pembinaan kepada UMKM untuk mendorong pengembangan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, nantinya diharapkan UMKM dapat meningkatkan kesadaran (awareness), keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadap pajak.
Maka dari itu, materi yang disampaikan dalam program BDS lebih banyak berkaitan dengan upaya peningkatan bisnis UMKM. Misalnya, pembukuan dan akuntansi, standardisasi produk dan pengemasan, teknik pemasaran di media sosial, akses permodalan, hingga materi perpajakan.
Comments