in ,

Pemerintah Kaji Pengenaan Bea Meterai di e-Commerce

pengenaan bea meterai
FOTO: IST

Pajak.com, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mengkaji rencana pengenaan bea meterai (e-meterai) di berbagai platform digital, termasuk e-commerce. Adapun bea meterai sebesar Rp 10 ribu akan dibebankan untuk syarat dan ketentuan tertentu (term and condition) dengan transaksi di atas Rp 5 juta. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyebut, pengenaan ini dinilai sesuatu yang wajar dan tidak akan mengganggu ekosistem digital, karena ada ketentuan minimum transaksi yang ditetapkan.

“Kan, ada batas minimumnya, harusnya tidak akan berpengaruh. Tapi kalau yang ingin kita lihat formalitasnya, kalau makin besar (belanjanya), ya formalitas juga makin kuat. Ya, wajar dong untuk bayar meterai, enggak apa-apa,” katanya di Kawasan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Pajak.com, Selasa (14/6).

Baca Juga  SDM Unggul Melalui Insentif “Super Tax Deduction”

Sementara itu Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengungkapkan, berdasarkan aturan itu disebutkan salah satu objek bea meterai adalah surat perjanjian baik dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, maupun elektronik. Ia juga memastikan, bea meterai ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan berusaha alias level of playing field.

“Bea meterai juga dikenakan kepada para pelaku e-commerce dengan tujuan untuk menciptakan level of playing field atau kesetaraan dalam berusaha bagi para pelaku usaha digital dan konvensional,” ucapnya.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

GIPHY App Key not set. Please check settings

Loading…

0