Memahami Latar Belakang Hingga Implementasi AEoI

Gabriel Zucman, dalam buku The Hidden Wealth of Nation: The Scourge of Tax Havens mengungkapkan, sebagian dari kekayaan global ditempatkan di negara-negara tax haven (surga pajak). Namun, 80 persen dari dana yang ditempatkan itu tidak diketahui oleh otoritas pajak.

Salah satu fakta itu memicu inisiatif digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) The Group of Twenty (G20) Leader Summit 2009, di London. KTT menghasilkan komitmen untuk mendorong transparasi data keuangan perbankan demi menghalau praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dan  pengelakan pajak (tax evasion) lintas batas yang dilakukan perusahaan maupun perorangan. Singkatnya, pertemuan para pemimpin negara G20 itu sepakat untuk mengakhiri era kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Konsensus diwujudkan melalui Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, yang disepakati oleh 161 negara/otoritas pajak, termasuk Indonesia.

Upaya global itu terus bergulir. Di tahun 2013, G20 Leader Summit digelar di St. Petersburg, Rusia dan secara khusus memberikan mandat kepada OECD untuk menetapkan standar global dalam pelaksanaan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Standar global ini kemudian dikenal dengan Common Reporting Standard (CRS).

Selanjutnya, dalam pertemuan G20 di Brisbane, Australia tahun 2014, disepakati pengimplementasian AEoI secara resiprokal berdasarkan CRS. Hingga akhirnya, konsensus global menyatakan otoritas pajak di berbagai negara dapat saling bertukar informasi keuangan secara otomotis dan periodik setiap tahun.

Berdasarkan Global Forum Annual Report2020, pertukaran AEoI yang dilakukan oleh 98 otoritas pajak tercatat sebanyak 84 juta informasi mengenai financial account dengan total nilai sebesar 10 triliun euro di 2019.