in ,

Lima Strategi Penguatan Ekonomi Indonesia di 2023

Lima Strategi Penguatan Ekonomi
FOTO: TAXPRIME

Lima Strategi Penguatan Ekonomi Indonesia di 2023

Pajak.com, Jakarta – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diproyeksi akan melanjutkan tren positif. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap kuat, yaitu pada kisaran 4,5-5,3 persen dan akan terus meningkat menjadi 4,7-5,5 persen pada 2024. Senior Advisor TaxPrime DR Machfud Sidik MSC optimistis, proyeksi pertumbuhan ekonomi dapat terwujud bila pemerintah konsisten melakukan lima strategi penguatan ekonomi yang muaranya pada pertumbuhan perekonomian yang akan mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara.

Machfud yang juga merupakan Direktur Jenderal Pajak periode 2000-2001, berpandangan bahwa strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara dapat dilakukan melalui pertama, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Saat ini pertumbuhan penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 278 juta penduduk atau dikisaran 1,2 persen terhadap jumlah penduduk Indonesia. Bila dibandingkan negara-negara Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), jumlah penduduk Indonesia berada pada kisaran kurang dari 1 persen.

“Ini menjadi penting, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia untuk mengurangi pertumbuhan penduduk dengan mengikuti best practices. Karena pertumbuhan ekonomi itu tidak bisa kita katrol terlalu tinggi, kalau pertumbuhan ekonomi katakan 5 persen, pertumbuhan penduduk 1 persen, berarti real growth yaitu 4 persen,” ungkap Machfud kepada Pajak.com, (16/1).

Peraih Master of Science bidang Public Policy and Management dari Carnegie Mellon University, Pittsburgh, AS dan Doktor (cum laude) bidang ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta ini mengatakan, negara-negara seluruh dunia, seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan beberapa negara OECD kini tengah mengerem pertumbuhan penduduk. Langkah konkretnya adalah memberikan insentif kepada keluarga layaknya Program Keluarga Berencana.

Baca Juga  Serapan BLT 22,15 Persen, Kemenkeu Ingatkan Pemda

“Karena ketika kita bicara penduduk akhirnya kita bicara bagaimana negara itu menyerap pertambahan penduduk pada usia kesempatan kerja. Terutama kalau kita ukur dengan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran kita dibandingkan dengan berbagai negara OECD, kita masih relatif tinggi. Kira-kira pada kisaran 7 persen. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja harus seimbang,” jelas Machfud.

Kedua, mendorong ekspor dengan beragam insentif fiskal. Ketiga, hilirisasi. Nilai ekspor Indonesia diukur dengan GDP pada kisaran 20-22 persen, sementara impornya sekitar 19-20 persen. Sehingga nett ekspor itu pada kisaran 1-3 persen dan impor 1-2,5 persen dari GDP.

“Apa artinya? Tahun-tahun sebelumnya itu nett ekspor negatif. Kita tertolong (positif) karena 2021-2022 harga komoditi bagus, batu bara, sawit dan sebagainya. Indonesia harus melakukan konfigurasi dua komponen PDB ekspor dan impor, sehingga keduanya harus melebar. Apa yang dilakukan? Tentunya banyak hal. Ada stimulus fiskal, ada efisiensi, ada yang namanya bergeser dari ekspor raw material menjadi ekspor produk-produk hilirisasi dan sebagainya, itu yang dilakukan,” ungkap Machfud.

Secara simultan, perlu negosiasi antara Indonesia dengan negara mitra dagang agar kebijakan dalam meningkatkan value added, khususnya barang-barang tambang berjalan mulus.

Keempat, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai proyeksi jika negara mampu meningkatkan investasi. Mengutip data Kementerian Investasi/BKPM, Indonesia berhasil melampaui target investasi Rp 1.200 triliun. Machfud menilai hal ini positif dan perlu diapresiasi karena kinerja ini merupakan buah dari intensif dan masifnya Presiden Joko Widodo melakukan negosiasi dengan pelbagai negara dalam hal investasi, antara lain dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, RRT, Malaysia, dan lainnya.

Baca Juga  DSPB bantu Optimalkan Pajak Daerah

“Kelemahannya dari waktu ke waktu itu, Indonesia harus meningkatkan kemudahan dan kecepatan berusaha. Pelayanan yang lebih baik pada tatanan pusat maupun daerah akan memberikan kredibilitas Indonesia di mata investor,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan periode 2001–2004 ini.

Kelima, fokus pada ekonomi hijau (green economy). Maka, untuk meningkatkan investasi di sektor riil, pemerintah perlu memberikan insentif fiskal agar dapat bersaing dengan negara lainnya, seperti Vietnam.

“Misalnya, memberikan dorongan juga kepada industri pengolahan dan green economy. Istilahnya kita sebut dengan real sector resiliensi. Nah pajak di tahun 2023 masih bisa ditingkatkan, tapi jangan terlalu melakukan generalisasi. Ada sektor yang bisa dipajaki langsung tancap gas, tapi ada sektor yang masih belum menggeliat itu harus diberikan fasilitas insentif fiskal, bukan dikejar pajaknya. Dipilih. Karena kita lihat tax expenditure kita sudah pada kisaran Rp 300 triliun, itu harus di review, apakah iya sebanyak itu? Harus dilihat case by case, sector by sector,” urai Machfud.

Dengan lima kunci strategi penguatan ekonomi itu diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan penerimaan pajak juga akan optimal. Menurut Machfud, bila pertumbuhan ekonomi 5 persen atau 5,3 persen, maka penerimaan pajak harus elastis pertumbuhan di atas 5,3 persen.

Anda ingin mengetahui apa dan bagaimana kolaborasi yang perlu dibangun oleh pemerintah dan Wajib Pajak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif serta penguatan terhadap penerimaan negara di tahun 2023 dan tahun berikutnya? Senior Advisor TaxPrime Machfud Sidik akan menguraikannya di Diskusi Panel TaxPrime 2023.

Baca Juga  PAD Wali Kota Medan Gandeng KPK dan Kejari

Acara yang diselenggarakan secara daring (webinar) ini akan dilaksanakan pada Kamis, 2 Februari 2023 pukul 09.00–12.00 WIB, melalui aplikasi Zoom. Secara keseluruhan, ada lima topik dalam Diskusi Panel TaxPrime 2023 bertema Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks.

Selain DR Machfud Sidik MSC, diskusi panel juga akan dihadiri oleh beberapa narasumber yang telah ahli di bidangnya. Berikut daftar lengkap narasumber:

  • Robert Pakpahan (Direktur Jenderal Pajak tahun 2017-2019, Senior Advisor TaxPrime).Wawan Setiyo Hartono (Senior Advisor TaxPrime) dan Teguh Wisnu Purbaya (Tax Compliance and Audit Advisor TaxPrime).
  • Emanuel Dewo (Senior Advisor TaxPrime) dan Bayu Rahmat Rahayu (Transfer Pricing and International Tax Advisor TaxPrime).
  • Muhamad Fajar Putranto (Senior Advisor of TheTitan.asia), dan Tim Advisor (Suharno, Nadia Ambar, dan Maisya Shabira).

Webinar yang menggandeng Pajak.com sebagai media partner ini gratis dan terbuka untuk umum. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan berikut https://bit.ly/TaxOutlook2023TaxPrime dan pastikan kehadiran Anda pada tanggal 2 Februari 2023 di Diskusi Panel TaxPrime 2023, Indonesia Tax Outlook 2023: Navigating Tax Opportunities and Risks.

Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi: +62 811-1390-4848 (Fisa Maharani) atau +62 811-1910-9889 (Friska Olivia) atau ikuti media sosial TaxPrime: Instagram (@taxprime_indonesia), dan LinkedIn (TaxPrime). See you there!

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *