Inggris Batalkan Rencana Kebijakan Pemotongan Pajak
Pajak.com, Inggris – Perdana Menteri Inggris Liz Truss resmi membatalkan rencana untuk memotong pajak orang kaya dan korporasi sekaligus menaikkan tarifnya di tahun 2023. Keputusan Inggris batalkan rencana ini ditetapkan setelah pemberhentian Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng dan menggantikannya dengan Jeremy Hunt. Dengan demikian, pajak korporasi di Inggris akan naik dari 19 persen menjadi 25 persen di tahun depan.
Seperti diketahui, pada akhir September 2022 lalu, Kwarteng mengumumkan program besar-besaran untuk memangkas pajak orang kaya dan korporasi. Meski belum disebutkan persentase pemangkasan tarif pajaknya, rencana itu telah berhasil memantik kekhawatiran pelaku pasar sehingga mendorong poundsterling ke rekor terendah terhadap dollar AS. Kecemasan pasar juga memaksa Bank of England melakukan intervensi darurat untuk menopang pasar obligasi.
“Pembatalan kebijakan pemotongan pajak perusahaan ini diperkirakan meningkatkan penerimaan negara Inggris hingga 18 miliar poundsterling per tahun. Jelas bahwa bagian dari anggaran mini kami berjalan lebih jauh dan lebih cepat dari yang diharapkan pasar. Cara kami menyampaikan visi dan misi saat ini harus berubah,” kata Truss dalam konferensi pers, dikutip dari Bloomberg, (15/10).
Ia memproyeksi, keputusan pembatalan ini juga dapat meningkatkan penerimaan hingga 67,5 miliar poundsterling selama lima tahun ke depan. Bersama dengan penunjukan Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan, pemerintah juga berharap dapat menenangkan kekhawatiran pasar.
“Apa yang saya lakukan hari ini adalah memastikan bahwa kita memiliki stabilitas ekonomi di negara ini. Jeremy Hunt sebagai Menteri Keuangan adalah seseorang yang memiliki visi yang sama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan pajak yang disesuaikan secara tepat,” jelas Hunt.
Sebelumnya, sejumlah negara mengungkapkan kekhawatiran atas rencana menteri keuangan Inggris. Salah satunya, Amerika Serikat (AS) telah melaporkan kekhawatiran atas gejolak ekonomi di Inggris kepada International Monetary Fund (IMF) dan berkomitmen membantu mencari cara untuk mendorong tim perdana Menteri Inggris Liz Truss membatalkan rencana pemotongan pajak. Departemen Keuangan AS khawatir tentang volatilitas di pasar keuangan dan dampak ekonomi secara luas dari situasi ekonomi di Inggris.
Sementara itu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengungkapkan, IMF menyambut baik rencana Inggris membatalkan pemangkasan pajak ini.
“Jika harus ada kalibrasi ulang (kebijakan pajak), adalah keputusan yang tepat bagi pemerintah (Inggris) untuk melakukannya,” kata Georgieva dalam pertemuan tahunan IMF di Washington.
Secara umum, dalam laporan Fiscal Monitor edisi Oktober 2022, IMF mengimbau kepada negara-negara untuk tidak menggunakan instrumen pemangkasan tarif pajak dan subsidi guna menangani gangguan pasokan dan inflasi. IMF menyebut pemberian bantuan langsung tunai secara temporer kepada rumah tangga rentan lebih efektif dibandingkan dengan pemangkasan tarif pajak dan pemberian subsidi.
“Upaya membatasi kenaikan harga melalui pengendalian harga, subsidi, dan pemotongan pajak akan membebani anggaran dan tidak efektif menyelesaikan masalah,” tulis IMF dalam laporan itu.
Menurut IMF, kebijakan untuk menangani kenaikan harga pangan dan energi di tengah tren kenaikan inflasi seharusnya tidak meningkatkan aggregate demand. Tekanan inflasi dari sisi permintaan akan membuat harga merangkak naik dan bank sentral terpaksa harus kembali meningkatkan suku bunga. Bila suku bunga naik, maka beban utang yang ditanggung pemerintah akan ikut meningkat.
“Guna menekan inflasi, IMF menilai pemerintah pada berbagai negara perlu melakukan konsolidasi fiskal melalui pengurangan defisit anggaran. Karena konsolidasi fiskal memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius menangani inflasi. Konsolidasi fiskal perlu dilakukan untuk menjaga ekspektasi inflasi dan menekan biaya pembayaran utang,” jelas IMF.
Comments