GDT Vietnam sudah menangani 38 individu yang menerima penghasilan dari Google. Dari penanganan itu, pemerintah memberikan tagihan pajak, denda, dan bunga keterlambatan dengan total senilai 169 miliar dong Vietnam. Sementara itu, sebanyak tiga perusahaan mendapatkan tagihan pajak, denda, dan bunga keterlambatan senilai 327 juta dong Vietnam dari otoritas pajak.
Senada dengan Indonesia, Vietnam tengah mengimplementasikan sistem reformasi perpajakan hingga 2030. Wakil Perdana Menteri Vietnam Le Minh Khai menyetujui langkah reformasi sistem perpajakan itu dan meyakini reformasi dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pajak nasional dengan praktik kebijakan global. Pemerintah berharap, pajak dapat memenuhi kebutuhan berbagai sumber daya dan strategi pembangunan sosial ekonomi pada 2030.
“Ini akan membantu menstabilkan pengumpulan anggaran negara dari pajak dan biaya terkait dengan strategi pembangunan sosial dan ekonomi pada 2021-2025 serta 2026-2030. Pemerintah juga menargetkan kepuasan Wajib Pajak terhadap otoritas mampu mencapai setidaknya 90 persen pada 2025. Selain itu, penggunaan saluran pembayaran pajak secara elektronik juga ditargetkan mencapai 70 persen,” ungkap Le Minh Khai.
Secara simultan, reformasi dilakukan dengan menyempurnakan peraturan perpajakan, terutama terkait dengan PPN atas ekspor dan jasa, serta memperkuat peraturan tentang pembebasan dan pengembalian pajak agar lebih sederhana, transparan, dan terpadu.
Comments