in ,

DPRD Dorong Pemprov DKI Jakarta Lakukan Digitalisasi Pajak

digitalisasi pajak
FOTO : IST

DPRD Dorong Pemprov DKI Jakarta Lakukan Digitalisasi Pajak

Pajak.com, Jakarta – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Wibi Andrino mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melakukan terobosan pajak. Salah satunya adalah dengan cara digitalisasi demi tercapainya target penerimaan daerah tahun 2023. Menurutnya, digitalisasi pajak perlu didorong untuk dilakukan dengan tujuan agar semua pajak termonitor secara seketika (real time). Terlebih capaian pendapatan pada 2022 sebesar 86,56 persen dari target Rp 77,8 triliun. Sedangkan 2023 ini, target penerimaan naik menjadi Rp 87,5 triliun.

“Ini sebenarnya terus kita sampaikan setiap kali rapat kerja dengan BPKD yang adalah mitra kerja kita. Hal itu untuk memonitor secara ‘real time’ yang efeknya pendapatan daerah DKI akan bisa mencapai 100 persen termasuk tahun ini,” ungkapnya, dilansir dari Antara pada Sabtu (07/01).

Baca Juga  PAJAK

Lalu, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Eneng Malianasari juga meminta Pemprov DKI Jakarta untuk dapat memaksimalkan pemanfaatan aset dan melonggarkan pembayaran pajak sebagai upaya meningkatkan capaian di 2023.

“Pemprov DKI kalau mau pendapatan APBD-nya ditingkatkan sampai dengan 100 persen harus siap harus ‘ready‘,” ujarnya.

Eneng menambahkan bahwa pemanfaatan aset menjadi tantangan tersediri bagi Pemprov DKI, karena banyak aset yang belum terkelola dengan baik. Apalagi, selama ini Pemprov DKI tidak pernah transparan soal jumlah aset yang dimiliki dan bagaimana pengelolaannya. Akibatnya, pihak legislatif juga tidak bisa mengukur pengelolaan aset DKI karena tidak memiliki data yang terperinci dari Pemprov DKI Jakarta.

Oleh karena itu, ia berharap Pemprov DKI Jakarta bisa lebih bersinergi dengan baik bersama DPRD DKI Jakarta demi bisa menggenjot target penerimaan pada 2023.

“Apalagi APBD 2023, kan tinggi, Rp 87,5 triliun, artinya kita harus ngejar target sekitar 30 persen kalau mau maksimal karena sekitar 20 persen kemarin enggak tercapai,” kata Eneng.

Baca Juga  Mengenal Aplikasi e-Pbk DJP Online

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Michael Rolandi menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dengan realisasi pendapatan daerah 2022 lebih tinggi dibanding tahun 2021.

Realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2022 masih belum mencapai target yaitu sebesar Rp 67,3 triliun atau 86,56 persen dari target Rp 77,8 triliun. Realisasi tersebut naik sebesar Rp 1,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 65,6 triliun.

Sedangkan pada realisasi belanja daerah per 31 Desember 2022, terserap sebesar Rp 64,9 trililun atau 84,32 persen dari anggaran Rp 76,9 triliun. Realisasi tersebut naik sebesar Rp 3,3 triliun dibandingkan realisasi belanja daerah tahun 2021 yang terserap sebesar Rp 61,6 triliun.

Baca Juga  DPRD Soroti Rendahnya Realisasi 13 Jenis Pajak

“Pengelolaan APBD pada situasi pemulihan pandemi COVID-19 seperti pada tahun 2022 cukup menantang. Namun, dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan secara bijaksana, realisasi pendapatan dan serapan anggaran di DKI Jakarta pada 2022 alami kenaikan dibanding tahun lalu,” jelasnya.

Michael menyebut bahwa kebijakan-kebijakan insentif fiskal seperti pengurangan PBB-P2, penghapusan sanksi administratif pajak daerah, turut mendorong terjadinya kenaikan pada realisasi pendapatan 2022 Pemprov DKI Jakarta. Hal itu terlihat melalui serapan anggaran tahun 2022 yang tecermin dalam pos belanja daerah yang menunjukkan  adanya geliat ekonomi di Jakarta yang terus tumbuh.

“APBD DKI Jakarta senantiasa dikelola secara andal untuk masyarakat dan dapat menjadi instrumen yang mendukung pemulihan ekonomi Jakarta dan Indonesia,” pungkas Michael.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *