in ,

DJP: Istri Tak Perlu Punya NPWP

DJP: Istri Tak Perlu Punya NPWP
FOTO : IST

DJP: Istri Tak Perlu Punya NPWP

Pajak.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau, bagi istri yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka istri tidak perlu punya npwp dan tidak perlu melakukan permohonan pembuatan NPWP.. Pasalnya, istri bisa menggunakan NPWP suami. Jika sudah mempunyai NPWP, istri dapat mengajukan permohonan penghapusan, sehingga bisa tergabung dengan NPWP suami.

“Wajib Pajak yang merupakan suami istri merupakan satu entitas ekonomi sehingga cukup memiliki 1 NPWP. Jika istri belum punya NPWP sendiri, tidak perlu melakukan pendaftaran NPWP. Untuk keperluan administrasi perpajakan dapat menggunakan NPWP suami,” tulis DJP melalui akun resmi Twitter @kring_pajak, dikutip Pajak.com (24/1).

Ketentuan itu telah termaktub dalam Pasal 8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 4/PJ./2020, “istri atau anak yang belum dewasa dapat mendapatkan kartu NPWP dengan nama yang bersangkutan dan menggunakan nomor NPWP suami.” Dengan demikian, semua penghasilan anggota keluarga digabung dengan kepala keluarga.

Baca Juga  Mengenal Istilah Amortisasi dalam Dunia Perpajakan

Namun, jika sudah memiliki NPWP sendiri, maka istri bisa mengajukan permohonan penghapusan dan bisa menggunakan NPWP suami untuk keperluan administrasi perpajakan. Sebagai contoh, istri berstatus sebagai wirausahawan, maka pembayarannya menggunakan NPWP suami.

Lantas, bagaimana cara mengajukan permohonan penghapusan NPWP bagi istri? 

  • Lampirkan beberapa dokumen, diantaranya fotokopi buku nikah atau dokumen sejenis, seperti surat pernyataan dari wanita kawin tersebut bahwa tidak membuat perjanjian pemisahan harta, penghasilan, dan/atau tidak ingin melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suami.
  • Permohonan dapat diajukan secara langsung atau dikirimkan melalui pos/jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar.
  • Setelah itu, istri juga dapat mencetak NPWP milik suami. Caranya, mengajukan permohonan cetak kartu NPWP suami untuk istri ke KPP terdaftar.
  • Lampirkan juga fotokopi KTP suami dan istri, Kartu Keluarga (NPWP) dan NPWP suami.
Baca Juga  KPP Surakarta Terpilih Jadi Kantor Percontohan

Apa manfaat penggabungan NPWP istri dan suami?

  • Dengan menggabungkan NPWP, istri tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Sebab suami yang diwajibkan untuk mengisi dan melaporkan SPT tahunan.
  • Terhindar dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang. Sebab jika tidak digabung, hasil perhitungan penghasilan suami dan istri dihitung terpisah, baru kemudian digabungkan.
  • Pajak yang dibayarkan bisa jadi lebih kecil apabila istri adalah karyawan dari satu pemberi kerja (pemberi kerja itu tidak ada keterkaitan dengan usaha/pekerjaan bebas suami anggota keluarga lainnya).
  • Istri tidak direpotkan dengan surat dari KPP/DJP atau pemeriksaan pajak.

Dengan demikian, ada dua kategori pengajuan NPWP bagi wanita kawin. Pertama, wanita kawin yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, menerima penghasilan lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami karena menghendaki perjanjian pemisahan penghasilan dan harta; hidup pisah atau bercerai; memilih melaksanakan kewajiban perpajakan terpisah. Kedua, wanita kawin yang tidak menghendaki melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan terpisah dari suami.

BAGAIMANA MENURUT ANDA ?

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *